Muhammadiyah: Respons Masyarakat Indonesia untuk Rohingya Sudah Tepat
Jum'at, 08 September 2017 - 22:30 WIB
Muhammadiyah: Respons Masyarakat Indonesia untuk Rohingya Sudah Tepat
A
A
A
JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari menilai respons keras masyarakat Indonesia atas kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya sudah tepat.
Sebagai bangsa yang memiliki kewajiban menjaga ketertiban dunia, Indonesia menurut Hajriyanto, perlu turun tangan langsung menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut.
"Secara bahasa agama juga mengajarkan kita punya ukhuwah Islamiyah. Tidak ada yang salah dengan solidaritas ini. Apalagi kita dulu juga gunakan semangat agama dalam berjuang dan menjaga perdamaian dunia sesuai pembukaan UUD 45," ujar Hajriyanto, di Jakarta, Jumat (8/9/2017).
Hajriyanto menilai, apa yang diperlihatkan Pemerintah Indonesia hingga saat ini sudah tepat dengan langsung menemui Pemerintah Myanmar dan mendesak dihentikannya kekerasan.
Dia juga meminta negara-negara ASEAN lain, untuk berperan aktif mendesak Myanmar menghentikan krisis kemanusiaan, tragedi Rohingya tersebut.
"Memang ada kendala pada piagam ASEAN, yang sudah dirativikasi terutama dalam hal prosedur mekanisme pengambilan keputusan. Tapi ada klausul setiap keputusan diambil, konsensus, dan tidak boleh ada satu negara yang menolak," kata Hajriyanto.
Meski demikian, Hajriyanto mempertanyakan kehadiran organisasi dunia negara Islam OKI yang dia lihat belum ada responsnya untuk membantu menyelesaikan permasalah tersebut. "Bahkan pertemuan tingkat menlu juga belum kelihatan," tuturnya.
Sebagai bangsa yang memiliki kewajiban menjaga ketertiban dunia, Indonesia menurut Hajriyanto, perlu turun tangan langsung menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut.
"Secara bahasa agama juga mengajarkan kita punya ukhuwah Islamiyah. Tidak ada yang salah dengan solidaritas ini. Apalagi kita dulu juga gunakan semangat agama dalam berjuang dan menjaga perdamaian dunia sesuai pembukaan UUD 45," ujar Hajriyanto, di Jakarta, Jumat (8/9/2017).
Hajriyanto menilai, apa yang diperlihatkan Pemerintah Indonesia hingga saat ini sudah tepat dengan langsung menemui Pemerintah Myanmar dan mendesak dihentikannya kekerasan.
Dia juga meminta negara-negara ASEAN lain, untuk berperan aktif mendesak Myanmar menghentikan krisis kemanusiaan, tragedi Rohingya tersebut.
"Memang ada kendala pada piagam ASEAN, yang sudah dirativikasi terutama dalam hal prosedur mekanisme pengambilan keputusan. Tapi ada klausul setiap keputusan diambil, konsensus, dan tidak boleh ada satu negara yang menolak," kata Hajriyanto.
Meski demikian, Hajriyanto mempertanyakan kehadiran organisasi dunia negara Islam OKI yang dia lihat belum ada responsnya untuk membantu menyelesaikan permasalah tersebut. "Bahkan pertemuan tingkat menlu juga belum kelihatan," tuturnya.
(maf)
