Ketua Fraksi PKS Tawarkan Lima Solusi Hentikan Kekerasan
Kamis, 07 September 2017 - 10:55 WIB
Ketua Fraksi PKS Tawarkan Lima Solusi Hentikan Kekerasan
A
A
A
JAKARTA - Dalam perhelatan World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali 6-7 September 2017, salah satu topik yang menjadi perhatian hampir seluruh delegasi adalah fenomena konflik dan kekerasan di berbagai negara termasuk kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, yang mewakili Delegasi DPR RI turut melakukan intervensi pada Sesi Forum yang bertajuk Ending Violence, Sustaining Peace.
Menurut Jazuli, kekerasan seharusnya tidak ada lagi seiring kemajuan dunia dan perkembangan intelektualitas manusia.
"Tapi realitasnya kita masih mendapati bentuk-bentuk kekerasan di depan mata kita bahkan pada perempuan dan anak-anak seperti yang terjadi di Rohingya, Pelestina, Suriah, Irak, dan lain sebagainya," katanya dalam siaran pers Fraksi PKS DPR kepada SINDOnews, Kamis (7/9/2017).
Anggota Komisi I ini lalu menggugah delegasi 45 negara dalam forum tersebut dengan menyodorkan dua pilihan.
Pertama, apakah membiarkan saja kekerasan itu menjadi tontonan yang menyedihkan dan menyakitkan sampai korbannya habis binasa?
"Seperti saat ini, kita dipertontonkan tragedi pembunuhan, pembakaran, dan penyiksaan saudara-saudara kita di Rohingya dan kita hanya bisa bersedih, berduka, serta menangis pilu," ujar Jazuli berkaca-kaca.
Atau, kedua, kita harus bertindak sekarang juga stop kekerasan. "Tentu sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan dunia kita harus menghentikan semua bentuk kekerasan atas nama dan alasan apapun," ucap Jazuli.
Untuk itu, Jazuli menawarkan lima tetobosan sebagai solusi komprehensif untuk menghentikan kekerasan di muka bumi ini.
Pertama, mewujudkan keadilan dalam hukum, ekonomi, dan sosial kepada seluruh masyarakat dunia.
Kedua, mewujudkan sistem demokrasi yang semakin kuat sehingga setiap keputusan dan hasil proses demokrasi seperti pemilu diterima secara terbuka bukan konflik apalagi kudeta.
Ketiga, menerima, mengakui, dan menghargai hak asasi manusia secara tulus dan murni.
Keempat, negara-negara kuat harus jujur dalam mengambil peran untuk kemajuan dunia, bukan malah mengambil kesempatan atas kekerasan yang terjadi di berbagai negara demi kepentingan ekonomi politiknya.
Kelima, mengapresiasi kerja kerasa lembaga-lembaga internasional seperti PBB dalam menghentikan kekerasan, tapi kita meminta agar perannya lebih kuat dan determinan lagi.
"Karena realitasnya resolusi/keputusan PBB banyak yang dilanggar negara agresor, bahkan berkali-kali seperti yang dilakukan oleh agresor Israel atas rakyat Palestina," ucapnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, yang mewakili Delegasi DPR RI turut melakukan intervensi pada Sesi Forum yang bertajuk Ending Violence, Sustaining Peace.
Menurut Jazuli, kekerasan seharusnya tidak ada lagi seiring kemajuan dunia dan perkembangan intelektualitas manusia.
"Tapi realitasnya kita masih mendapati bentuk-bentuk kekerasan di depan mata kita bahkan pada perempuan dan anak-anak seperti yang terjadi di Rohingya, Pelestina, Suriah, Irak, dan lain sebagainya," katanya dalam siaran pers Fraksi PKS DPR kepada SINDOnews, Kamis (7/9/2017).
Anggota Komisi I ini lalu menggugah delegasi 45 negara dalam forum tersebut dengan menyodorkan dua pilihan.
Pertama, apakah membiarkan saja kekerasan itu menjadi tontonan yang menyedihkan dan menyakitkan sampai korbannya habis binasa?
"Seperti saat ini, kita dipertontonkan tragedi pembunuhan, pembakaran, dan penyiksaan saudara-saudara kita di Rohingya dan kita hanya bisa bersedih, berduka, serta menangis pilu," ujar Jazuli berkaca-kaca.
Atau, kedua, kita harus bertindak sekarang juga stop kekerasan. "Tentu sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan dunia kita harus menghentikan semua bentuk kekerasan atas nama dan alasan apapun," ucap Jazuli.
Untuk itu, Jazuli menawarkan lima tetobosan sebagai solusi komprehensif untuk menghentikan kekerasan di muka bumi ini.
Pertama, mewujudkan keadilan dalam hukum, ekonomi, dan sosial kepada seluruh masyarakat dunia.
Kedua, mewujudkan sistem demokrasi yang semakin kuat sehingga setiap keputusan dan hasil proses demokrasi seperti pemilu diterima secara terbuka bukan konflik apalagi kudeta.
Ketiga, menerima, mengakui, dan menghargai hak asasi manusia secara tulus dan murni.
Keempat, negara-negara kuat harus jujur dalam mengambil peran untuk kemajuan dunia, bukan malah mengambil kesempatan atas kekerasan yang terjadi di berbagai negara demi kepentingan ekonomi politiknya.
Kelima, mengapresiasi kerja kerasa lembaga-lembaga internasional seperti PBB dalam menghentikan kekerasan, tapi kita meminta agar perannya lebih kuat dan determinan lagi.
"Karena realitasnya resolusi/keputusan PBB banyak yang dilanggar negara agresor, bahkan berkali-kali seperti yang dilakukan oleh agresor Israel atas rakyat Palestina," ucapnya.
(dam)
