Ketua MUI Nilai Tragedi Rohingya Lampaui Batas Kemanusiaan
Rabu, 06 September 2017 - 13:05 WIB
Ketua MUI Nilai Tragedi Rohingya Lampaui Batas Kemanusiaan
A
A
A
BANDUNG - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menyebut aksi kekerasan terhadap warga muslim Rohingya di Myanmar sudah melampaui batas-batas kemanusiaan.
Ma'ruf menilai sebagai warga yang sudah tinggal Myanmar puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lamanya, warga muslim Rohingya seharusnya dianggap sebagai warga negara yang sah.
"Kalau sudah tinggal lebih dari berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun kemudian dianggap pendatang, itu berbahaya sekali. Siapapun yang sudah mendiami (suatu wilayah) harus dianggap sebagai warga negara," papar Ma'ruf di sela-sela Silahturahmi dan Halaqah Alim Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Barat di Pondok Pesantren Sukamiskin, Kota Bandung, Rabu 5 September 2017.
Sebagai kaum minoritas, lanjut Ma'ruf, warga Rohingya seharusnya mendapatkan hak-hak yang sama seperti warga Myanmar lainnya. Bukan justru diusir dengan cara-cara kekerasan, seperti yang terjadi saat ini.
Dia mendesak Pemerintah Indonesia berperan aktif menyelesaikan konflik yang disebutnya multidimensi itu.
Apalagi, sambung dia, selama ini Indonesia dikenal sebagai pemimpin negara-negara non-blok, sehingga pengaruhnya masih diperhitungkan.
"Apalagi, jumlah muslimnya banyak, penduduknya juga banyak. Indonesia harus mengambil peran," katanya.
Ma'ruf berharap Indonesia bersama negara lain mampu membujuk Pemerintah Myanmar agar mengakui warga Rohingya sebagai warga negara yang sah.
"Hak-haknya diberikan sehingga tidak diusir, tidak dimusuhi. Kalau tidak, mereka tidak punya negara, enggak ada yang mengakui, ini menzalimi namanya," ucapnya.
Menurut dia, konflik di Myanmar adalah konflik agama dan politik. Meski begitu, dia tidak menghendaki konflik tersebut dibawa-bawa ke Indonesia.
"Ini konflik agama ada, politik ada. Dimensi agama ada, politik ada, tapi saya tidak setuju agama Budha di sini dimarahi, didemonstrasi, sebab di sini tidak ada hubungannya," ucapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Haris Yuliana menyatakan, DPRD Jabar mendukung upaya pemerintah menangani konflik kemanusiaan yang menimpa warga muslim Rohingya di Myanmar.
"Kita mendukung seluruh upaya pemerintah dalam menangani masalah kaum muslimin Rohingya," ungkap Haris di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (6/9/2017).
Menurut Haris, Pemerintah Indonesia harus bertindak secara politik maupun kemanusiaan agar persoalan yang dihadapi warga muslim Rohingya segera selesai.
Ma'ruf menilai sebagai warga yang sudah tinggal Myanmar puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lamanya, warga muslim Rohingya seharusnya dianggap sebagai warga negara yang sah.
"Kalau sudah tinggal lebih dari berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun kemudian dianggap pendatang, itu berbahaya sekali. Siapapun yang sudah mendiami (suatu wilayah) harus dianggap sebagai warga negara," papar Ma'ruf di sela-sela Silahturahmi dan Halaqah Alim Ulama dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Barat di Pondok Pesantren Sukamiskin, Kota Bandung, Rabu 5 September 2017.
Sebagai kaum minoritas, lanjut Ma'ruf, warga Rohingya seharusnya mendapatkan hak-hak yang sama seperti warga Myanmar lainnya. Bukan justru diusir dengan cara-cara kekerasan, seperti yang terjadi saat ini.
Dia mendesak Pemerintah Indonesia berperan aktif menyelesaikan konflik yang disebutnya multidimensi itu.
Apalagi, sambung dia, selama ini Indonesia dikenal sebagai pemimpin negara-negara non-blok, sehingga pengaruhnya masih diperhitungkan.
"Apalagi, jumlah muslimnya banyak, penduduknya juga banyak. Indonesia harus mengambil peran," katanya.
Ma'ruf berharap Indonesia bersama negara lain mampu membujuk Pemerintah Myanmar agar mengakui warga Rohingya sebagai warga negara yang sah.
"Hak-haknya diberikan sehingga tidak diusir, tidak dimusuhi. Kalau tidak, mereka tidak punya negara, enggak ada yang mengakui, ini menzalimi namanya," ucapnya.
Menurut dia, konflik di Myanmar adalah konflik agama dan politik. Meski begitu, dia tidak menghendaki konflik tersebut dibawa-bawa ke Indonesia.
"Ini konflik agama ada, politik ada. Dimensi agama ada, politik ada, tapi saya tidak setuju agama Budha di sini dimarahi, didemonstrasi, sebab di sini tidak ada hubungannya," ucapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Haris Yuliana menyatakan, DPRD Jabar mendukung upaya pemerintah menangani konflik kemanusiaan yang menimpa warga muslim Rohingya di Myanmar.
"Kita mendukung seluruh upaya pemerintah dalam menangani masalah kaum muslimin Rohingya," ungkap Haris di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (6/9/2017).
Menurut Haris, Pemerintah Indonesia harus bertindak secara politik maupun kemanusiaan agar persoalan yang dihadapi warga muslim Rohingya segera selesai.
(dam)
