PP IPHI Minta ASEAN Proaktif Hentikan Tragedi Rohingya
PP IPHI Minta ASEAN Proaktif Hentikan Tragedi Rohingya
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP-IPHI) mendesak berbagai pihak untuk berupaya menghentikan kebrutalan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di Rakhine.
IPHI menilai kekerasan terhadap etnis Rohingya brutal, sadis, dan tidak berperikemanusiaan yang telah menelan 800 korban, termasuk perempuan dan anak-anak di tengah-tengah umat Islam sedang melaksanakan Ibadah Haji 1438 Hijriah.
IPHI mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk proaktif menghentikan kekerasan di Rakhine. "Mengambil alih penanganan tragedi kemanusiaan yang telah dan sedang berlangsung secara terus menerus di Myanmar untuk meyakinkan Pemerintah Myanmar agar bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya," kata Ketua Umum PP-IPHI, Kurdi Mustofa dalam siaran pers kepada SINDOnews, Selasa (5/9/2017),
Dia juga mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya dan mempertimbangkan untuk pembekuan keanggotaan Myanmar sebagai negara ASEAN. "Masyarakat ASEAN harus ikut bertanggung jawab atas nasib dan melindungi etnis Rohingya," tandasnya.
Dia juga mendesak Komite Hadiah Nobel untuk mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi, salah seorang pemegang otoritas Myanmar. Sun Kyi dinilainya telah melakukan pembiaran terjadinya tragedi kemanusiaan yang merusak perdamaian dunia.
"Mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar dengan hukuman yang seadil-adilnya, " kata Kurdi. (Baca juga: Pembantaian Rohingya dan Jejak Israel di Myanmar )
PP-IPHI mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang menyesalkan aksi kekerasan di Rakhine State, Myanmar, dan berkomitmen terus untuk membantu kriris kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional.
Kurdi juga meminta Pemerintah Indonesia dan pimpinan negara-negara OKI mempertimbangkan kesediaan menampung sementara para pengungsi Rohingya di negara masing-masing sebagai bagian dari perwujudan solidaritas Muslim.
"Mengimbau agar lembaga-lembaga dan masyarakat Internasional melakukan tekanan terhadap Pemerintah Myanmar dengan berbagai pendekatan dan media," tandasnya.
PP-IPHI menghimbau seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan Qunut Nazilah, memohon kepada Allah SWT agar saudara-saudara muslim Rohingya diberikan kekuatan dan kesabaran atas ujian yang sangat berat, serta menyadarkan penguasa yang zalim segera kembali ke jalan yang benar.
Kurdi pun menginstruksikan seluruh pengurus dan anggota IPHI di seluruh Indonesia dan Perwakilan di luar negeri untuk berperan serta aktif sesuai dengan posisi dan kewenangannya saat ini untuk membantu meringankan beban muslim Rohingya.
"Bantuan Kemanusiaan IPHI Peduli Rohingya akan dikoordinasikan oleh Satgas Amar Ma’ruf dan secepatnya akan segera diumumkan," kata Kurdi.
IPHI menilai kekerasan terhadap etnis Rohingya brutal, sadis, dan tidak berperikemanusiaan yang telah menelan 800 korban, termasuk perempuan dan anak-anak di tengah-tengah umat Islam sedang melaksanakan Ibadah Haji 1438 Hijriah.
IPHI mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk proaktif menghentikan kekerasan di Rakhine. "Mengambil alih penanganan tragedi kemanusiaan yang telah dan sedang berlangsung secara terus menerus di Myanmar untuk meyakinkan Pemerintah Myanmar agar bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya," kata Ketua Umum PP-IPHI, Kurdi Mustofa dalam siaran pers kepada SINDOnews, Selasa (5/9/2017),
Dia juga mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya dan mempertimbangkan untuk pembekuan keanggotaan Myanmar sebagai negara ASEAN. "Masyarakat ASEAN harus ikut bertanggung jawab atas nasib dan melindungi etnis Rohingya," tandasnya.
Dia juga mendesak Komite Hadiah Nobel untuk mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi, salah seorang pemegang otoritas Myanmar. Sun Kyi dinilainya telah melakukan pembiaran terjadinya tragedi kemanusiaan yang merusak perdamaian dunia.
"Mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar dengan hukuman yang seadil-adilnya, " kata Kurdi. (Baca juga: Pembantaian Rohingya dan Jejak Israel di Myanmar )
PP-IPHI mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang menyesalkan aksi kekerasan di Rakhine State, Myanmar, dan berkomitmen terus untuk membantu kriris kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional.
Kurdi juga meminta Pemerintah Indonesia dan pimpinan negara-negara OKI mempertimbangkan kesediaan menampung sementara para pengungsi Rohingya di negara masing-masing sebagai bagian dari perwujudan solidaritas Muslim.
"Mengimbau agar lembaga-lembaga dan masyarakat Internasional melakukan tekanan terhadap Pemerintah Myanmar dengan berbagai pendekatan dan media," tandasnya.
PP-IPHI menghimbau seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan Qunut Nazilah, memohon kepada Allah SWT agar saudara-saudara muslim Rohingya diberikan kekuatan dan kesabaran atas ujian yang sangat berat, serta menyadarkan penguasa yang zalim segera kembali ke jalan yang benar.
Kurdi pun menginstruksikan seluruh pengurus dan anggota IPHI di seluruh Indonesia dan Perwakilan di luar negeri untuk berperan serta aktif sesuai dengan posisi dan kewenangannya saat ini untuk membantu meringankan beban muslim Rohingya.
"Bantuan Kemanusiaan IPHI Peduli Rohingya akan dikoordinasikan oleh Satgas Amar Ma’ruf dan secepatnya akan segera diumumkan," kata Kurdi.
(dam)
Explore More