SBY Minta Aung San Suu Kyi Segera Atasi Rohingya
Minggu, 03 September 2017 - 05:49 WIB
SBY Minta Aung San Suu Kyi Segera Atasi Rohingya
A
A
A
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta kepada Penasehat Pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi, segera bertindak mengatasi krisis Rohingya.
"Rohingya ini masalah yang sangat serius, kita berharap sebagai sahabat Myanmar, Myanmar sungguh serius untuk mengelola permasalahan ini," ujar SBY usai menjadi pembicara kunci Seminar Demokrasi di Asia Tenggara: Capaian, Tantangan dan Prospek di Kuala Lumpur, Sabtu (2/9/2017).
Kalau salah pengelolaan, ujar dia, katakanlah dibiarkan pembunuhan yang secara sistematis sedang terjadi seperti sekarang ini dengan apapun alasanya bisa menjurus ke pelanggaran HAM berat, "etnis cleansing" atau "genoside".
"Dan itu berat sekali karena kita tunduk pada HAM, tidak tunduk pada piagam ASEAN, padahal semua anggota harus menghormati demokrasi, HAM dan 'rule of law' sehingga tidak bisa lepas dari itu semua," katanya.
SBY menegaskan, dirinya mengikuti perkembangan di Myanmar dan masalah etnis Rohingya memang sudah melebihi kepatutannya. "Saya mengerti masalah Rohingya adalah masalah komplek bagi Myanmar. Isu ini sangat sensitif bagi Myanmar," ungkap SBY.
"Tetapi meskipun komplek dan sensitif tidak boleh tidak ada solusi, bagaimanapun harus solusi. Solusinya harus adil, bijak, permanen sambil merujuk kepada HAM, nilai demokrasi, dan hukum internasional," imbuhnya.
Dia mengharapkan konflik Rohingya jangan sampai menimbulkan gelombang radikalisme dan terorisme serta jangan sampai menjadi konflik antar agama yang dampaknya makin serius lagi.
"Kita masih berharap Myanmar dengan Aun San Suu Kyi bisa melakukan sesuatu. Ini sudah menjadi perhatian dunia. Bukan hanya negara Islam, bukan hanya Indonesia dan Malaysia, tetapi ASEAN dan dunia," tegasnya.
"Rohingya ini masalah yang sangat serius, kita berharap sebagai sahabat Myanmar, Myanmar sungguh serius untuk mengelola permasalahan ini," ujar SBY usai menjadi pembicara kunci Seminar Demokrasi di Asia Tenggara: Capaian, Tantangan dan Prospek di Kuala Lumpur, Sabtu (2/9/2017).
Kalau salah pengelolaan, ujar dia, katakanlah dibiarkan pembunuhan yang secara sistematis sedang terjadi seperti sekarang ini dengan apapun alasanya bisa menjurus ke pelanggaran HAM berat, "etnis cleansing" atau "genoside".
"Dan itu berat sekali karena kita tunduk pada HAM, tidak tunduk pada piagam ASEAN, padahal semua anggota harus menghormati demokrasi, HAM dan 'rule of law' sehingga tidak bisa lepas dari itu semua," katanya.
SBY menegaskan, dirinya mengikuti perkembangan di Myanmar dan masalah etnis Rohingya memang sudah melebihi kepatutannya. "Saya mengerti masalah Rohingya adalah masalah komplek bagi Myanmar. Isu ini sangat sensitif bagi Myanmar," ungkap SBY.
"Tetapi meskipun komplek dan sensitif tidak boleh tidak ada solusi, bagaimanapun harus solusi. Solusinya harus adil, bijak, permanen sambil merujuk kepada HAM, nilai demokrasi, dan hukum internasional," imbuhnya.
Dia mengharapkan konflik Rohingya jangan sampai menimbulkan gelombang radikalisme dan terorisme serta jangan sampai menjadi konflik antar agama yang dampaknya makin serius lagi.
"Kita masih berharap Myanmar dengan Aun San Suu Kyi bisa melakukan sesuatu. Ini sudah menjadi perhatian dunia. Bukan hanya negara Islam, bukan hanya Indonesia dan Malaysia, tetapi ASEAN dan dunia," tegasnya.
(maf)
