Siapa Bisa Jamin Partai Tak Akan Korupsi Setelah Dana Parpol Naik
Selasa, 29 Agustus 2017 - 07:49 WIB
Siapa Bisa Jamin Partai Tak Akan Korupsi Setelah Dana Parpol Naik
A
A
A
JAKARTA - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai setidaknya ada tiga makna di balik naiknya dana partai politik (parpol).
Pertama, rezim politik menginginkan biaya Parpol dibiayai rakyat melalui APBN dengan harapan biaya politik tidak banyak dikeluarkan dari kocek pribadi atau pemilik modal, sehingga meminimalisir praktik curang atau bahkan praktik koruptif dalam berpolitik.
Spirit ini kata dia, penting agar politik makin bersih dan parpol tidak dikendalikan pemilik modal. "Tetapi, problem-nya siapa yang bisa menjamin bahwa praktik korupsi politik akan hilang setelah dana parpol naik?"kata Ubedilah kepada SINDOnews, Selasa (29/8/2017).
Selain itu kata dia, mekanisme audit dana parpol perlu jelas, karena itu menyangkut angka ratusan miliar yang berpotensi untuk dikorupsi. Dia menambahkan, kualitas kader parpol dan akuntabilitas parpol dipertaruhkan.
Sebelumnya, Partai Demokrat juga menilai kenaikan itu dapat tiap parpol semakin mandiri. "Saya pikir ini bagus buat partai dan tentunya partai politik tentu lebih fokus dalam perannya dalam mengawal demokrasi ini. Saya pikir itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Kendati demikian, dia menilai angka bantuan parpol yang ditetapkan pemerintah itu cukup relatif. "Tetapi dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan semangat reformasi demokrasi yang kita lakukan, saya pikir ini juga kalau kita katakan itu besar juga tidak, tetapi ini lah tergantung bagaimana kemampuan APBN kita," tutur anggota Komisi I DPR itu.
Sementara itu, Partai Golkar berterima kasih kepada pemerintah atas kenaikan dana bantuan parpol itu. "Dan sebetulnya kenaikan Rp1.000 itu masih jauh dari ideal," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR, hari ini.
Karena, lanjut Ace, hasil riset yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ideal dana bantuan parpol lebih dari Rp1.000. "Tapi sekalipun itu kami mengucapkan terima kasih keptd pemerintah yang berikan bantuan negara terhadap Parpol," kata Ace, anggota Komisi II DPR ini.
Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menilai kenaikan dana bantuan parpol itu wajar. "Karena Indonesia merupakan negara dengan bantuan parpol oleh pemerintah yang terendah di kawasan Asia, apalagi dibandingkan dengan negara-negara demokrasi maju," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dikonfirmasi terpisah.
PAN menilai dana parpol penting untuk peningkatan kualitas dan kapasitas dari kader parpol. "Sehingga pemanfaatannya akan kami fokuskan di bidang perkaderan dan Litbang," ucap Eddy Soeparno.
Pertama, rezim politik menginginkan biaya Parpol dibiayai rakyat melalui APBN dengan harapan biaya politik tidak banyak dikeluarkan dari kocek pribadi atau pemilik modal, sehingga meminimalisir praktik curang atau bahkan praktik koruptif dalam berpolitik.
Spirit ini kata dia, penting agar politik makin bersih dan parpol tidak dikendalikan pemilik modal. "Tetapi, problem-nya siapa yang bisa menjamin bahwa praktik korupsi politik akan hilang setelah dana parpol naik?"kata Ubedilah kepada SINDOnews, Selasa (29/8/2017).
Selain itu kata dia, mekanisme audit dana parpol perlu jelas, karena itu menyangkut angka ratusan miliar yang berpotensi untuk dikorupsi. Dia menambahkan, kualitas kader parpol dan akuntabilitas parpol dipertaruhkan.
Sebelumnya, Partai Demokrat juga menilai kenaikan itu dapat tiap parpol semakin mandiri. "Saya pikir ini bagus buat partai dan tentunya partai politik tentu lebih fokus dalam perannya dalam mengawal demokrasi ini. Saya pikir itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Kendati demikian, dia menilai angka bantuan parpol yang ditetapkan pemerintah itu cukup relatif. "Tetapi dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan semangat reformasi demokrasi yang kita lakukan, saya pikir ini juga kalau kita katakan itu besar juga tidak, tetapi ini lah tergantung bagaimana kemampuan APBN kita," tutur anggota Komisi I DPR itu.
Sementara itu, Partai Golkar berterima kasih kepada pemerintah atas kenaikan dana bantuan parpol itu. "Dan sebetulnya kenaikan Rp1.000 itu masih jauh dari ideal," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR, hari ini.
Karena, lanjut Ace, hasil riset yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ideal dana bantuan parpol lebih dari Rp1.000. "Tapi sekalipun itu kami mengucapkan terima kasih keptd pemerintah yang berikan bantuan negara terhadap Parpol," kata Ace, anggota Komisi II DPR ini.
Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menilai kenaikan dana bantuan parpol itu wajar. "Karena Indonesia merupakan negara dengan bantuan parpol oleh pemerintah yang terendah di kawasan Asia, apalagi dibandingkan dengan negara-negara demokrasi maju," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dikonfirmasi terpisah.
PAN menilai dana parpol penting untuk peningkatan kualitas dan kapasitas dari kader parpol. "Sehingga pemanfaatannya akan kami fokuskan di bidang perkaderan dan Litbang," ucap Eddy Soeparno.
(maf)
