Golkar Tegur Ahmad Doli Kurnia, GMPG Bereaksi
Golkar Tegur Ahmad Doli Kurnia, GMPG Bereaksi
A
A
A
JAKARTA - DPP Partai Golkar memberikan surat teguran kepada inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia.
Dengan surat teguran tersebut, bukan tidak mungkin Doli yang selama ini dikenal vokal menyuarakan pergantian ketua umum Golkar terancam terkena sanksi.
Menanggapi hal itu, GMPG menilai langkah tersebut justru menunjukkan saat ini Golkar dipimpin orang-orang yang berpikiran mundur dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi.
Anggota GMPG, Syamsul Rizal menilai para elite Golkar masih mengelola partai dengan cara kuno, dan menganggap partai seakan milik pribadi, kelompok. (Baca juga: Golkar Siapkan Sanksi untuk Ahmad Doli Kurnia )
Dia mengibaratkan Golkar seperti perusahaan yang dihuni oleh atasan dan bawahan. Padahal, kata dia, pada kehidupan politik dan demokrasi modern saat ini, partai politik adalah lembaga milik publik.
Besar kecil partai, sambung dia, ditentukan sejauh mana pimpinan partai bisa berinteraksi, berdialektika, dialog, serta mengagregasi kepentingan setiap anggotanya dan masyarakat.
Dia menganggap pimpinan Golkar saat ini sedang mengembangkan bentuk kekuasaan absolut. "Mereka sangat takut dengan kritik dan meresponsnya dengan gaya tangan besi, seperti tak mengenal mengenal demokrasi," ucap Syamsul dalam keterangan persnya, Senin (28/8/2017).
Kedua, bila dilihat dari isi surat peringatan itu, pimpinan Golkar saat ini seperti kehilangan kecerdasan dalam memahami dan melakukan pengelolaan organisasi.
Menurut dia, surat peringatan Doli karena dianggap tidak menaati kebijakan rapat pleno DPP Golkar tidak nyambung. (Baca Juga: Kader Muda Golkar Tolak Hasil Pleno DPP Soal Setya Novanto )
Dia menegaskan, kewajiban dan tanggung jawab anggota adalah taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan seluruh keputusan partai (BAB VII pasal 15 AD dan BAB II pasal 2 ART).
Menurut Syamsul, apa yang GMPG lakukan selama ini adalah justeru dalam rangka menegakkan konstitusi dan seluruh keputusan tertinggi partai.
Salah satu keputusan penting partai yang kami perjuangkan adalah Keputusan Munaslub 2016 yang menempatkan Golkar harus menjadi garda terdepan untuk ikut melakukan pemberantasan korupsi.
Menurut dia, langkah GMPG justru untuk menyelamatkan partai dari orang-orang yang mengingkari keputusan partai dan hanya berlindung serta memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Dia menilai Partai Golkar saat ini babak belur, citranya sangat buruk, dan elektabilitasnya terus menurun karena dicap partai prokorupsi.
"Ketiga, Golkar saat ini dipimpin oleh orang-orang yang kehilangan akal sehat dan budaya malu. Tindakannya selalu bertentangan dengan pandangan mayoritas publik," tuturnya.
Dengan surat teguran tersebut, bukan tidak mungkin Doli yang selama ini dikenal vokal menyuarakan pergantian ketua umum Golkar terancam terkena sanksi.
Menanggapi hal itu, GMPG menilai langkah tersebut justru menunjukkan saat ini Golkar dipimpin orang-orang yang berpikiran mundur dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi.
Anggota GMPG, Syamsul Rizal menilai para elite Golkar masih mengelola partai dengan cara kuno, dan menganggap partai seakan milik pribadi, kelompok. (Baca juga: Golkar Siapkan Sanksi untuk Ahmad Doli Kurnia )
Dia mengibaratkan Golkar seperti perusahaan yang dihuni oleh atasan dan bawahan. Padahal, kata dia, pada kehidupan politik dan demokrasi modern saat ini, partai politik adalah lembaga milik publik.
Besar kecil partai, sambung dia, ditentukan sejauh mana pimpinan partai bisa berinteraksi, berdialektika, dialog, serta mengagregasi kepentingan setiap anggotanya dan masyarakat.
Dia menganggap pimpinan Golkar saat ini sedang mengembangkan bentuk kekuasaan absolut. "Mereka sangat takut dengan kritik dan meresponsnya dengan gaya tangan besi, seperti tak mengenal mengenal demokrasi," ucap Syamsul dalam keterangan persnya, Senin (28/8/2017).
Kedua, bila dilihat dari isi surat peringatan itu, pimpinan Golkar saat ini seperti kehilangan kecerdasan dalam memahami dan melakukan pengelolaan organisasi.
Menurut dia, surat peringatan Doli karena dianggap tidak menaati kebijakan rapat pleno DPP Golkar tidak nyambung. (Baca Juga: Kader Muda Golkar Tolak Hasil Pleno DPP Soal Setya Novanto )
Dia menegaskan, kewajiban dan tanggung jawab anggota adalah taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan seluruh keputusan partai (BAB VII pasal 15 AD dan BAB II pasal 2 ART).
Menurut Syamsul, apa yang GMPG lakukan selama ini adalah justeru dalam rangka menegakkan konstitusi dan seluruh keputusan tertinggi partai.
Salah satu keputusan penting partai yang kami perjuangkan adalah Keputusan Munaslub 2016 yang menempatkan Golkar harus menjadi garda terdepan untuk ikut melakukan pemberantasan korupsi.
Menurut dia, langkah GMPG justru untuk menyelamatkan partai dari orang-orang yang mengingkari keputusan partai dan hanya berlindung serta memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Dia menilai Partai Golkar saat ini babak belur, citranya sangat buruk, dan elektabilitasnya terus menurun karena dicap partai prokorupsi.
"Ketiga, Golkar saat ini dipimpin oleh orang-orang yang kehilangan akal sehat dan budaya malu. Tindakannya selalu bertentangan dengan pandangan mayoritas publik," tuturnya.
(dam)
Explore More