Pimpinan DPR Dukung Pembentukan Panja Kasus First Travel
Kamis, 24 Agustus 2017 - 10:50 WIB
Pimpinan DPR Dukung Pembentukan Panja Kasus First Travel
A
A
A
JAKARTA - Rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPR tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus oleh Komisi VIII DPR disambut positif Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dasar pembentukan Panja merupakan dampak dari kasus dugaan penipuan yang dilakukan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).
Agus mengatakan, Panja itu nantinya dapat mengungkap semua persoalan terkait penyelenggaraan umrah dan haji dengan cepat. Bahkan kata dia, melalui Panja pengusutan persoalan tersebut bisa lebih fokus.
"Semua bisa terkuak dengan lebih cepat, bisa diketahui lebih cepat apa yang terjadi dan kesalahan-kesalahan," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Menurutnya melalui Panja masyarakat bisa segera mengetahuinya lebih jelas. Namun, lanjut dia, proses hukum terhadap kasus First Travel harus tetap berjalan.
"Seadainya ada Pansus, hanya memberi keputusan politik, proses hukum tetap berjalan," ucapnya. (Baca: Bongkar Kasus First Travel Polisi Periksa 30 Saksi)
Dalam kasus First Travel, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka terhadap Bos First Travel dan istri, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari.
Keduanya terancam dijerat dengan Pasal 55 Juncto Pasal 378 dan 372 KUHP serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kini, semua aset yang dimiliki bos First Travel itu pun sedang dilacak.
Agus mengatakan, Panja itu nantinya dapat mengungkap semua persoalan terkait penyelenggaraan umrah dan haji dengan cepat. Bahkan kata dia, melalui Panja pengusutan persoalan tersebut bisa lebih fokus.
"Semua bisa terkuak dengan lebih cepat, bisa diketahui lebih cepat apa yang terjadi dan kesalahan-kesalahan," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Menurutnya melalui Panja masyarakat bisa segera mengetahuinya lebih jelas. Namun, lanjut dia, proses hukum terhadap kasus First Travel harus tetap berjalan.
"Seadainya ada Pansus, hanya memberi keputusan politik, proses hukum tetap berjalan," ucapnya. (Baca: Bongkar Kasus First Travel Polisi Periksa 30 Saksi)
Dalam kasus First Travel, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka terhadap Bos First Travel dan istri, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari.
Keduanya terancam dijerat dengan Pasal 55 Juncto Pasal 378 dan 372 KUHP serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kini, semua aset yang dimiliki bos First Travel itu pun sedang dilacak.
(kur)
