Wali Kota Malang Mengaku Tak Tahu Kasus Suap Ketua DPRD

JAKARTA - Wali Kota Malang Muhammad Anton mengaku tidak mengetahui seluk beluk kasus korupsi APBD 2015-2016 yang saat ini diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keluar dari ruang pemeriksaan Gedung KPK Jakarta sekitar pukul 16.30 WIB, Anton yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi berulangkali mengatakan tidak tahu. "Saya tidak tahu soal itu (korupsi APBD 2015-2016), " ujarnya kepada wartawan.

Hari ini KPK memeriksa Anton terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua DPRD Kota Malang Moch Arif Wicaksono. Kepada penyidik KPK, Anton mengaku mengatakan tidak tahu apa-apa. Dia mengatakan tidak mengetahui praktik suap dalam perubahan APBD 2015.

Dia mengaku tidak mengetahui praktik suap yang terjadi dalam penganggaran kembali proyek fisik pada APBD 2016. Termasuk soal pertemuan yang dilakukan para tersangka. Begitu juga dengan siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut. "Itu saja (pertanyaa penyidik-red). Tidak ada yang lain, " ujar Anton sambil melangkah menuju mobil pribadinya. (Baca juga: Dugaan Korupsi APBD, Ketua DPRD Kota Malang Mundur )

Dalam kasus korupsi di Kota Malang, KPK menetapkan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arif Wicaksono sebagai tersangka suap (gratifikasi). Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang itu diduga menerima suap Rp700 juta. Uang tersebut diduga diberikan untuk kepentingan pembahasan perubahan anggaran APBD 2015.

Dia juga diduga menerima suap Rp 250 juta dari pihak ketiga atau rekanan swasta. Suap untuk melicinkan proyek fisik sebesar Rp98 miliar ke dalam APBD 2016.

Berdasarkan hasil penyidikan, KPK memastikan ada dua kasus korupsi yang berbeda. Tidak hanya Arief, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) tahun 2015 Jarot Edy Sulistyono, dan Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman.