Ormas Islam Minta Polri dan MKD DPR Segera Proses Kasus Viktor
Ormas Islam Minta Polri dan MKD DPR Segera Proses Kasus Viktor
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam meminta Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menindaklanjuti laporan terhadap Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat.
Pasalnya, pidato Viktor saat acara deklarasi calon bupati di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 1 Agustus 2017 lalu itu dinilai berisi fitnah dan penodaan terhadap agama Islam. Khususnya tuduhan bahwa ajaran Islam memaksa warga negara nonmuslim untuk memeluk agama Islam dan adanya ancaman pembunuhan terhadap umat Islam.
"Meminta kepada Polri sebagai pihak yang berwenang untuk segera memproses hukum kasus tersebut," ujar Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Proses hukum itu dinilai penting dalam rangka menegakkan keadilan dan memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. "Meminta kepada pimpinan DPR agar menyampaikan pernyataan keprihatinan ini kepada Fraksi Nasdem DPR dan Mahkamah Kehormatan DPR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," paparnya.
Lebih lanjut dia berharap, sejumlah pihak berwenang segera bekerja secara jujur dan profesional dengan tetap terus memerhatikan dan menjaga perasaan umat Islam yang terzalimi dalam pidato provokatif Viktor.
"Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan keamanan kepada bangsa dan negara Indonesia dari segala musibah, bencana dan marabahaya," ungkapnya.
Adapun sejumlah ormas Islam yang menemui Fadli Zon itu di antaranya Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).
Dalam pidatonya, Viktor menyebut Partai Gerindra, Demokrat, PAN, PKS mendukung kelompok yang ingin membuat negara ini berbentuk khilafah. Celakanya, kata Viktor, partai-partai pendukung khilafah ada juga di NTT. Keempat partai itu dikatakan Viktor mendukung ekstremis tumbuh di NTT.
Viktor juga menyebut, pada situasi nasional, keempat partai ini mendukung kaum intoleran. Viktor juga menyebut di negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua orang harus salat. Hal itu terungkap dari video penggalan pidato Viktor di NTT yang tersebar di media sosial (medsos).
Pasalnya, pidato Viktor saat acara deklarasi calon bupati di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 1 Agustus 2017 lalu itu dinilai berisi fitnah dan penodaan terhadap agama Islam. Khususnya tuduhan bahwa ajaran Islam memaksa warga negara nonmuslim untuk memeluk agama Islam dan adanya ancaman pembunuhan terhadap umat Islam.
"Meminta kepada Polri sebagai pihak yang berwenang untuk segera memproses hukum kasus tersebut," ujar Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Proses hukum itu dinilai penting dalam rangka menegakkan keadilan dan memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. "Meminta kepada pimpinan DPR agar menyampaikan pernyataan keprihatinan ini kepada Fraksi Nasdem DPR dan Mahkamah Kehormatan DPR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," paparnya.
Lebih lanjut dia berharap, sejumlah pihak berwenang segera bekerja secara jujur dan profesional dengan tetap terus memerhatikan dan menjaga perasaan umat Islam yang terzalimi dalam pidato provokatif Viktor.
"Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan keamanan kepada bangsa dan negara Indonesia dari segala musibah, bencana dan marabahaya," ungkapnya.
Adapun sejumlah ormas Islam yang menemui Fadli Zon itu di antaranya Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).
Dalam pidatonya, Viktor menyebut Partai Gerindra, Demokrat, PAN, PKS mendukung kelompok yang ingin membuat negara ini berbentuk khilafah. Celakanya, kata Viktor, partai-partai pendukung khilafah ada juga di NTT. Keempat partai itu dikatakan Viktor mendukung ekstremis tumbuh di NTT.
Viktor juga menyebut, pada situasi nasional, keempat partai ini mendukung kaum intoleran. Viktor juga menyebut di negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua orang harus salat. Hal itu terungkap dari video penggalan pidato Viktor di NTT yang tersebar di media sosial (medsos).
(kri)
Explore More