Jokowi: Tak Ada Institusi Punya Kekuasaan Mutlak apalagi Diktator
Rabu, 09 Agustus 2017 - 12:40 WIB
Jokowi: Tak Ada Institusi Punya Kekuasaan Mutlak apalagi Diktator
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada istilah diktator dalam kamus konstitusi Indonesia. Dalam pidato pembukaan Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis (AACC) di Auditorium Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Jokowi menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak memungkinkan adanya diktator.
"Merujuk kepada konstitusi kita tidak ada satupun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi diktator," kata Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan, Rabu (9/8/2017).
"Institusi yang ada dibentuk secara seimbang serta saling mengontrol dan mengawasi, sehingga mengatasi kehendak atas nama jumlah kelompok," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
(Baca juga: Ini Opini Terbalik, Penentang Viktor Dibilang Anti-Pancasila)
Jokowi menambahkan, konstitusi dipegang teguh karena adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM serta warga negara. Dengan demikian akan tercipta kesetaraan, sehingga tidak ada kelas di antara warga negara Indonesia.
"Pengalaman saya meneguhkan keyakinan, bahwa konstitusi pelindung keberagaman di Indonesia. Konstitusi lah yang menjaga agar tidak ada kelompok memaksakan kehendak," tutup Jokowi.
"Merujuk kepada konstitusi kita tidak ada satupun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi diktator," kata Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan, Rabu (9/8/2017).
"Institusi yang ada dibentuk secara seimbang serta saling mengontrol dan mengawasi, sehingga mengatasi kehendak atas nama jumlah kelompok," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
(Baca juga: Ini Opini Terbalik, Penentang Viktor Dibilang Anti-Pancasila)
Jokowi menambahkan, konstitusi dipegang teguh karena adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM serta warga negara. Dengan demikian akan tercipta kesetaraan, sehingga tidak ada kelas di antara warga negara Indonesia.
"Pengalaman saya meneguhkan keyakinan, bahwa konstitusi pelindung keberagaman di Indonesia. Konstitusi lah yang menjaga agar tidak ada kelompok memaksakan kehendak," tutup Jokowi.
(maf)
