Gerindra: Soal Pernyataan Viktor Biar Masyarakat yang Nilai
A
A
A
JAKARTA - Sikap Partai Nasdem yang enggan meminta maaf atas pernyataan kadernya, Viktor Bungtilu Laiskodat ditanggapi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sodik Mujahid.
Adapun pernyataan Viktor itu disampaikan pada acara deklarasi calon bupati Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 1 Agustus 2017 lalu.
"Soal tidak mau minta maaf. Ya biar saja masyarakat yang menilai. Mereka sudah sangat cerdas," kata Sodik saat dihubungi wartawan, Selasa (8/8/2017).
Menurut Sodik, keliru jika organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik (parpol) yang menentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dianggap menentang Pancasila.
"Soal Pancasila dan NKRI sudah selesai bagi Ormas Islam apalagi untuk Gerindra," papar wakil ketua komisi VIII DPR ini.
(Baca juga: Resmi Laporkan Viktor Laiskodat, Gerindra Serahkan Bukti-bukti)
Dia menambahkan, Perppu Ormas bukan hanya soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan khilafah, melainkan soal demokrasi di negara Pancasila yang harus diluruskan, serta dijaga agar tidak menjadi otoroter.
"Jangan manipulasi opini menjadi terbalik, Viktor bela Pancasila dan yang melawan Viktor anti-Pancasila, ini terbalik, cara dan apa yang dikatakan Victor itulah yang tidak Pancasilais," ungkapnya.
Adapun pernyataan Viktor itu disampaikan pada acara deklarasi calon bupati Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 1 Agustus 2017 lalu.
"Soal tidak mau minta maaf. Ya biar saja masyarakat yang menilai. Mereka sudah sangat cerdas," kata Sodik saat dihubungi wartawan, Selasa (8/8/2017).
Menurut Sodik, keliru jika organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik (parpol) yang menentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dianggap menentang Pancasila.
"Soal Pancasila dan NKRI sudah selesai bagi Ormas Islam apalagi untuk Gerindra," papar wakil ketua komisi VIII DPR ini.
(Baca juga: Resmi Laporkan Viktor Laiskodat, Gerindra Serahkan Bukti-bukti)
Dia menambahkan, Perppu Ormas bukan hanya soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan khilafah, melainkan soal demokrasi di negara Pancasila yang harus diluruskan, serta dijaga agar tidak menjadi otoroter.
"Jangan manipulasi opini menjadi terbalik, Viktor bela Pancasila dan yang melawan Viktor anti-Pancasila, ini terbalik, cara dan apa yang dikatakan Victor itulah yang tidak Pancasilais," ungkapnya.
(maf)