UKP-PIP Monitoring Ormas Anti-Pancasila
Kamis, 03 Agustus 2017 - 14:58 WIB
UKP-PIP Monitoring Ormas Anti-Pancasila
A
A
A
JAKARTA - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. UKP memberikan laporan mengenai program yang telah dan akan dilakukan UKP.
Kepala UKP-PIP Yudi Latief mengatakan, pihaknya akan memberikan perkembangan kepada Presiden mengenai organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.
Menurut Yudi, untuk menilai perkembangan ormas akan dilakukan deputi bidang pengkajian dan evaluasi. "Kita akan mmonitoring bagaimana tren perkembangan gerakan sosial dan lain-lain," kata Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Yudi mengatakan, nantinya UKP-PIP akan melakukan deteksi dini terhadap perkembangan ormas di Indonesia yang berpotensi menentang Pancasila.
Menurutnya, jika ada ormas atau kelompok yang dipandang Anti-Pancasila, maka pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke instansi berwenang.
"Karena UKP ini bukan lembaga eksekusi. UKP ini hanya sinkronisasi dan koordinasi. Fungsi-fungsi eksekusinya ada di kementerian lain. Di Kemenkumham, Kemendagri," jelasnya.
Saat ditanya tentang adanya ormas yang termonitor UKP telah bertentangan dengan Pancasila, Yudi mengaku pihaknya belum bisa memberikan kepastian mengenai hal tersebut. Sebab sistem monitoring belum dilakukan.
"Ini deputinya saja belum sebulan. Tapi ke depan kami akan membangun monitoring seperti itu," tandasnya.
Kepala UKP-PIP Yudi Latief mengatakan, pihaknya akan memberikan perkembangan kepada Presiden mengenai organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.
Menurut Yudi, untuk menilai perkembangan ormas akan dilakukan deputi bidang pengkajian dan evaluasi. "Kita akan mmonitoring bagaimana tren perkembangan gerakan sosial dan lain-lain," kata Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Yudi mengatakan, nantinya UKP-PIP akan melakukan deteksi dini terhadap perkembangan ormas di Indonesia yang berpotensi menentang Pancasila.
Menurutnya, jika ada ormas atau kelompok yang dipandang Anti-Pancasila, maka pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke instansi berwenang.
"Karena UKP ini bukan lembaga eksekusi. UKP ini hanya sinkronisasi dan koordinasi. Fungsi-fungsi eksekusinya ada di kementerian lain. Di Kemenkumham, Kemendagri," jelasnya.
Saat ditanya tentang adanya ormas yang termonitor UKP telah bertentangan dengan Pancasila, Yudi mengaku pihaknya belum bisa memberikan kepastian mengenai hal tersebut. Sebab sistem monitoring belum dilakukan.
"Ini deputinya saja belum sebulan. Tapi ke depan kami akan membangun monitoring seperti itu," tandasnya.
(maf)
