Yusril Tolak Dana Haji Digunakan untuk Biayai Infrastruktur
Jum'at, 28 Juli 2017 - 13:09 WIB
Yusril Tolak Dana Haji Digunakan untuk Biayai Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, partainya menolak rencana Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menggunakan dana haji, termasuk dana abadi umat yang terhimpun di dalamnya digunakan untuk membiayai infrastruktur.
Yusril mengatakan, dana haji yang kini disimpan oleh Pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji maupun dana simpanan atau cicilan Ongkos Naik Haji (ONH) yang dibayarkan calon haji.
"Dana yang kini jumlahnya melebihi 80 triliun itu seyogyanya di samping untuk membiayai perjalanan haji, dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan," kata Yusril dalam siaran pers, Jumat (28/7/2017).
Lebih lanjut kata Yusril, Pemerintah Jokowi kini memang tengah kesulitan menghimpun dana pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun terus defisit.
"Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan," ucap Yusril.
Yusril membeberkan, penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain untuk membeli sukuk dan surat utang negara, yang semuanya tentu adalah utang negara.
Dia pun meminta Pemerintah secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji, karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya.
Pemerintah imbuh Yusril, seharusnya bicara dengan DPR, MUI, dan ormas Islam sebelum memutuskan menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
"Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana itu," tegas Yusril.
(Baca juga: MUI Imbau BPKH Konsultasi ke Ulama Soal Pemanfaatan Dana Haji)
Sebelumnya Presiden Jokowi berharap, pelayanan dan pengelolaan keuangan haji dilakukan lebih baik. Dia meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belajar dari negara lain seperti Malaysia dalam urusan mengelola keuangan haji mereka.
"Sudah saya perintahkan untuk segera melihat pengelolaan haji ini, terutama tabung haji di Malaysia yang pengelolaannya saya kira sangat baik," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 25 Juli 2017.
Saat ditanya apakah mungkin pengelolaan keuangan haji diinvestasikan ke proyek infrastruktur, Jokowi mengatakan cara tersebut bisa saja dilakukan.
Jokowi berpendapat, daripada uang tersebut didiamkan, lebih baik uang haji diinvestasikan ke program yang memiliki risiko kecil dan aman, namun memberikan keuntungan besar bagi pengelolaan keuangan haji.
"Kesempatan ini memang mungkin, pemerintah harus memberikan peluang, misalnya ada jalan tol yang sudah brownfield mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini," kata dia.
"Pelabuhan yang aman-aman ini, jalan tol, pelabuhan, ya enggak mungkin toh sampai rugi kalau taruhnya di situ. Bukan di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi. Ya saya kira itu," tambahnya.
Yusril mengatakan, dana haji yang kini disimpan oleh Pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji maupun dana simpanan atau cicilan Ongkos Naik Haji (ONH) yang dibayarkan calon haji.
"Dana yang kini jumlahnya melebihi 80 triliun itu seyogyanya di samping untuk membiayai perjalanan haji, dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan," kata Yusril dalam siaran pers, Jumat (28/7/2017).
Lebih lanjut kata Yusril, Pemerintah Jokowi kini memang tengah kesulitan menghimpun dana pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun terus defisit.
"Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan," ucap Yusril.
Yusril membeberkan, penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain untuk membeli sukuk dan surat utang negara, yang semuanya tentu adalah utang negara.
Dia pun meminta Pemerintah secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji, karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya.
Pemerintah imbuh Yusril, seharusnya bicara dengan DPR, MUI, dan ormas Islam sebelum memutuskan menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
"Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana itu," tegas Yusril.
(Baca juga: MUI Imbau BPKH Konsultasi ke Ulama Soal Pemanfaatan Dana Haji)
Sebelumnya Presiden Jokowi berharap, pelayanan dan pengelolaan keuangan haji dilakukan lebih baik. Dia meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belajar dari negara lain seperti Malaysia dalam urusan mengelola keuangan haji mereka.
"Sudah saya perintahkan untuk segera melihat pengelolaan haji ini, terutama tabung haji di Malaysia yang pengelolaannya saya kira sangat baik," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 25 Juli 2017.
Saat ditanya apakah mungkin pengelolaan keuangan haji diinvestasikan ke proyek infrastruktur, Jokowi mengatakan cara tersebut bisa saja dilakukan.
Jokowi berpendapat, daripada uang tersebut didiamkan, lebih baik uang haji diinvestasikan ke program yang memiliki risiko kecil dan aman, namun memberikan keuntungan besar bagi pengelolaan keuangan haji.
"Kesempatan ini memang mungkin, pemerintah harus memberikan peluang, misalnya ada jalan tol yang sudah brownfield mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini," kata dia.
"Pelabuhan yang aman-aman ini, jalan tol, pelabuhan, ya enggak mungkin toh sampai rugi kalau taruhnya di situ. Bukan di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi. Ya saya kira itu," tambahnya.
(maf)
