Reaksi DPP Golkar Sikapi Desakan Kader yang Ingin Munaslub

JAKARTA - DPP Partai Golkar angkat suara menyikapi keinginan sejumlah kader yang untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pasca penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyadari kritik dan masukan bebas disampaikan dalam iklim demokrasi, termasuk pendapat yang menginginkan pergantian kepemimpinan di Partai Golkar.

Kendati demikian, lanjut Idrus, DPP dan pengurus DPD Partai Golkar sepakat untuk tidak menggelar munas luarbiasa. "Itulah kenapa kita segera menggelar rapat pleno. Salah satu keputusannya, yakni langkah apapun yang akan diambil tetap mengaku pada AD/ART serta peraturan organisasi lainnya," kata Idrus dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2017).

Idrus menyebutkan tak akan ada sanksi atau tindakan dari organisasi terhadap pihak yang mendorong digelarnya munaslub untuk mengganti Novanto.

"Karena ini (tidak ada munaslub) sudah jadi keputusan, agar keputusan ini dijalaninya bersama," kata Idrus.

Sebelumnya, Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang dimotori Ahmad Doli Kurnia mendesak DPP Partai Golkar segera menggelar munaslub untuk mengganti Setya Novanto yang telah berstatus tersangka. GMPG menilai kasus Novanto berpotensi menggerus elektabilitas Partai Golkar.

Dorongan lainnya datang dari Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Barat, Desra Ediwan. Desra menyatakan perlunya menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan posisi Novanto agar fokus menjalani proses hukum di KPK.

Namun demikian, pernyataan Desra tersebut dibantah Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim. Hendra menegaskan, pernyataan Desra merupakan pernyataan pribadi.

"Kami meluruskan, itu bukan pernyataan mewakili DPD Golkar Sumbar. Kami solid, tidak ada munaslub," kata Hendra di Hotel Sultan.