Dewan Pakar Yakin Status Setya Novanto Tak Gerus Golkar
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pakar Partai Golkar mendukung keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar yang salah satu rekomendasinya tidak akan menggelar Musyarawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Setya Novanto.
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menjelaskan, keputusan mendukung hasil rapat pleno DPP karena semata menghormati asas praduga tak bersalah.
"Persoalan ini belum inkracht (berkekuatan hukum tetap). Dahulu Pak Akbar Tanjung juga sampai selesai. Bahkan diujungnya bebas. Coba kalau diturunkan, tiba-tiba bebas," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017). (Baca juga: Kader Muda Golkar Tolak Hasil Pleno DPP Soal Setya Novanto )
Agung meyakini keputusan tidak mengganti Novanto tak akan menggerus elektabilitas Partai Golkar. Dia berharap sikap kooperatif yang dilakukan partai maupun Novanto sebagai pihak yang berperkara, kepercayaan masyarakat terhadap Golkar tidak pudar.
"Kami kooperatif. Artinya tidak mengingkari dan melanggar hukum. Kami justru mendorong Pak Novanto untuk menghadapi persoalan ini," kata Agung.
Ketika ditanya adanya pihak yang mendorong DPP Golkar segera menggelar Munaslub, Agung menilai dorongan itu hanya bersifat pribadi. Dewan Pakar, kata dia, menginginkan Partai Golkar tetap solid dan kompak.
Seperti diketahui, saat ini Setya Novanto telah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menjelaskan, keputusan mendukung hasil rapat pleno DPP karena semata menghormati asas praduga tak bersalah.
"Persoalan ini belum inkracht (berkekuatan hukum tetap). Dahulu Pak Akbar Tanjung juga sampai selesai. Bahkan diujungnya bebas. Coba kalau diturunkan, tiba-tiba bebas," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017). (Baca juga: Kader Muda Golkar Tolak Hasil Pleno DPP Soal Setya Novanto )
Agung meyakini keputusan tidak mengganti Novanto tak akan menggerus elektabilitas Partai Golkar. Dia berharap sikap kooperatif yang dilakukan partai maupun Novanto sebagai pihak yang berperkara, kepercayaan masyarakat terhadap Golkar tidak pudar.
"Kami kooperatif. Artinya tidak mengingkari dan melanggar hukum. Kami justru mendorong Pak Novanto untuk menghadapi persoalan ini," kata Agung.
Ketika ditanya adanya pihak yang mendorong DPP Golkar segera menggelar Munaslub, Agung menilai dorongan itu hanya bersifat pribadi. Dewan Pakar, kata dia, menginginkan Partai Golkar tetap solid dan kompak.
Seperti diketahui, saat ini Setya Novanto telah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.
(dam)