Pasca Setnov Jadi Tersangka, KPK Akan Geledah Sejumlah Tempat
Selasa, 18 Juli 2017 - 11:44 WIB
Pasca Setnov Jadi Tersangka, KPK Akan Geledah Sejumlah Tempat
A
A
A
JAKARTA - Penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP akan diikuti dengan rangkaian langkah pengumpulan barang bukti dan keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski tak memberikan detail hari dan tanggal, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik akan mengangendakan rangkaian pemeriksaan para saksi hingga melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti.
"Kapan waktunya, akan diinformasikan lebih lanjut. Kami menunggu informasi dari tim penyidik yang sudah ditunjuk untuk penanganan perkara ini," ujar Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2017).
Sebelumnya, KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Sebelum jadi tersangka, Setnov telah dicegah keluar negeri untuk enam bulan.
Dalam perkara ini, Setnov diduga telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dan korporasi dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.
Setnov dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Meski tak memberikan detail hari dan tanggal, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik akan mengangendakan rangkaian pemeriksaan para saksi hingga melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti.
"Kapan waktunya, akan diinformasikan lebih lanjut. Kami menunggu informasi dari tim penyidik yang sudah ditunjuk untuk penanganan perkara ini," ujar Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2017).
Sebelumnya, KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Sebelum jadi tersangka, Setnov telah dicegah keluar negeri untuk enam bulan.
Dalam perkara ini, Setnov diduga telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dan korporasi dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.
Setnov dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
(kri)
