JPU Akan Kesulitan Buktikan Unsur Pidana Kasus SMS Hary Tanoesoedibjo
Senin, 17 Juli 2017 - 23:43 WIB
JPU Akan Kesulitan Buktikan Unsur Pidana Kasus SMS Hary Tanoesoedibjo
A
A
A
YOGYAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) Muh Khambali menyakini kasus SMS kepada Jaksa Yulianto tidak mengandung unsur pidana meski gugatan tim pansehat hukum Hary Tanoesoedibjo (HT) ditolak. “Saya tetap berpendapat secara objective SMS Pak HT tidak ada unsur pidananya,” terangnya.
Menurutnya, meskipun gugata praperadilan ditolak tidak berarti SMS itu terpenuhi unsur pasal 29 UU ITE. Gugatan pra perdilan hanya menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka secara formal, belum masuk kepada pokok perkara.
Dalam pemeriksaan perkara, lanjut Khambali, bukan lagi formalitas tetapi digali lebih dalam apakah terpenuhi unsur-unsur yang disangkakan. Nantinya, Jaksa penutut umum harus membuktikan apakah SMS tersebut memenuhi unsur pasal yang didakwakan. “Menurut saya JPU akan kesulitan membuktikan unsur-unsur pidana dalam SMS Pak HT ini,” tegasnya.
Lebih jauh, pengacara senior ini menjelaskan, dalam criminal justice system, tersangka belum tentu akan menjadi terdakwa, dan terdakwa belum tentu menjadi terpidana karena bisa saja bebas atau lepas.
Untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka, lanjut dia, cukup dua alat bukti yang sah, tapi pemeriksaan pra perdilan belum masuk kepada pokok perkara.
"Jika penyidik memilik dua alat bukti yang sah, cukup untuk mentersangkakan orang. Tapi bukan berarti dipastikan cukup untuk mempidanakan orang karena belum tentu dua alat bukti yang dimaksud membuktikan unsur pidana yang disangkakan,” tegasnya.
Menurutnya, meskipun gugata praperadilan ditolak tidak berarti SMS itu terpenuhi unsur pasal 29 UU ITE. Gugatan pra perdilan hanya menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka secara formal, belum masuk kepada pokok perkara.
Dalam pemeriksaan perkara, lanjut Khambali, bukan lagi formalitas tetapi digali lebih dalam apakah terpenuhi unsur-unsur yang disangkakan. Nantinya, Jaksa penutut umum harus membuktikan apakah SMS tersebut memenuhi unsur pasal yang didakwakan. “Menurut saya JPU akan kesulitan membuktikan unsur-unsur pidana dalam SMS Pak HT ini,” tegasnya.
Lebih jauh, pengacara senior ini menjelaskan, dalam criminal justice system, tersangka belum tentu akan menjadi terdakwa, dan terdakwa belum tentu menjadi terpidana karena bisa saja bebas atau lepas.
Untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka, lanjut dia, cukup dua alat bukti yang sah, tapi pemeriksaan pra perdilan belum masuk kepada pokok perkara.
"Jika penyidik memilik dua alat bukti yang sah, cukup untuk mentersangkakan orang. Tapi bukan berarti dipastikan cukup untuk mempidanakan orang karena belum tentu dua alat bukti yang dimaksud membuktikan unsur pidana yang disangkakan,” tegasnya.
(pur)
