Penyebab Merosotnya Suara Golkar Dinilai karena Kasus E-KTP

JAKARTA - Manuver Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai berdampak negatif pada citra Partai Golkar.

Politikus muda Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pansus angket yang dipimpin fraksi Golkar itu semakin mendapat penolakan luas publik. Kondisi tersebut kata Doli, akan berimplikasi negatif pada citra dan elektabilitas Golkar.

"Makin lama kasus e-KTP ini didiamkan begitu saja, ini akan semakin merugikan partai Golkar," kata Doli melalui keterangan tertulis, Senin (17/7/2017).

Doli mengatakan, terbentuknya pansus angket KPK harus diakui tidak terlepas dari pengusutan kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Sejumlah politikus Golkar diketahui terseret dalam pusaran kasus tersebut. Selain itu lanjut Doli, pansus juga dipimpin oleh politikus Golkar Agun Gunanjar Sudarsa, yang juga namanya disebut dalam dakwaan e-KTP.

"Komentar yang ditampilkan lewat pansus angket juga banyak dari Golkar, khususnya yang miring-miring. Misalnya, ide tentang pembekuan anggaran KPK munculnya dari Misbakhun. Orang tahu itu kader Partai Golkar," ucapnya.

(Baca juga: Menteri Asal PKB Mengaku Terima jika Kena Reshuffle Kabinet)

Turunnya elektabilitas Golkar dibeberkan Doli dalam angka. Menurut survei internal yang dilakukan, ucap Doli, suara Golkar merosot ke angka 11 persen. Padahal, pada pemilu 2014 lalu, Golkar meraih 14,75 persen suara.

"67 persen penyebab turunnya suara itu disebabkan kasus e-KTP," tandas Doli.