DPR Merasa Aneh KBRI Malaysia Tak Tahu Lokasi Penahanan TKI
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia dalam penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) di negeri Jiran itu dikritik. Pasalnya, KBRI setempat tidak mengetahui di mana saja TKI ilegal berada ditahan Malaysia.
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai, aneh bahwa KBRI setempat tidak mengetahui di mana saja para TKI ilegal diamankan. "Itu kan aneh, kan kalau KBRI katakan tidak tahu. Kita saja yang di sini tiap hari mendapatkan berita, masak yang di sana tidak melakukan pengecekan?" ujar Dede di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Seharusnya, kata Dede, KBRI untuk Malaysia sudah melakukan pengecekan jauh hari sebelum razia terhadap para pekerja asing tanpa identitas di negeri Jiran itu dilakukan. "Bukan seperti sudah ditangkap-tangkapi, baru didatangi," imbuhnya.
Lebih lanjut, politikus Partai Demokrat ini menilai bahwa peran dan tugas KBRI bukan sekadar mengurusi kerja sama perdagangan dan sebagainya. "Tapi, masalah nyawa manusia ini," ucapnya.
Diketahui, sebagaimana dilansir BBC, Ketua Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur Yusron B Ambary, menyatakan jumlah TKI yang terjaring razia menembus 500 orang. Namun sayang, KBRI tak mengetahui persis di mana saja para TKI ilegal tersebut ditahan.
Adapun Malaysia dalam beberapa pekan terakhir sedang gencar melakukan razia terhadap pekerja asing tanpa identitas yang ada di negaranya, menyusul berakhirnya program E-Kad pada 30 Juni 2017.
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai, aneh bahwa KBRI setempat tidak mengetahui di mana saja para TKI ilegal diamankan. "Itu kan aneh, kan kalau KBRI katakan tidak tahu. Kita saja yang di sini tiap hari mendapatkan berita, masak yang di sana tidak melakukan pengecekan?" ujar Dede di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Seharusnya, kata Dede, KBRI untuk Malaysia sudah melakukan pengecekan jauh hari sebelum razia terhadap para pekerja asing tanpa identitas di negeri Jiran itu dilakukan. "Bukan seperti sudah ditangkap-tangkapi, baru didatangi," imbuhnya.
Lebih lanjut, politikus Partai Demokrat ini menilai bahwa peran dan tugas KBRI bukan sekadar mengurusi kerja sama perdagangan dan sebagainya. "Tapi, masalah nyawa manusia ini," ucapnya.
Diketahui, sebagaimana dilansir BBC, Ketua Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur Yusron B Ambary, menyatakan jumlah TKI yang terjaring razia menembus 500 orang. Namun sayang, KBRI tak mengetahui persis di mana saja para TKI ilegal tersebut ditahan.
Adapun Malaysia dalam beberapa pekan terakhir sedang gencar melakukan razia terhadap pekerja asing tanpa identitas yang ada di negaranya, menyusul berakhirnya program E-Kad pada 30 Juni 2017.
(kri)