Demokrat Pesimistis Kenaikan Dana Bantuan Parpol Tekan Politik Uang
Rabu, 05 Juli 2017 - 12:13 WIB
Demokrat Pesimistis Kenaikan Dana Bantuan Parpol Tekan Politik Uang
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat meyakini, kenaikan besaran bantuan partai politik (parpol) dari sebelumnya Rp108 persuara menjadi Rp1.000 persuara, tidak akan mampu menekan praktik politik uang (money politics).
Karena, dana bantuan parpol dikhususkan untuk pembinaan kader dan tidak boleh dipergunakan untuk yang lain. "Kalau dari money politics, rasanya jauh," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Kendati demikian dikatakan Agus, setidaknya dana bantuan parpol direncanakan naik sekitar 10 kali lipat dari aturan sebelumnya yang memudahkan parpol untuk melaksanakan kaderisasi.
"Sehingga, dana yang mencukupi akan mempunyai keleluasaan, karena pendidikan parpol yang diharapkan harus mencapai jajaran ranting atau kelurahan," ucap Agus.
(Baca juga: DPR Nilai Kenaikan Dana Parpol Bisa Tingkatkan Kualitas Partai)
Wakil ketua DPR ini menjelaskan, pasalnya aturan mengenai alokasi dana bantuan parpol hingga kini hanya dikhususkan membiayai kaderisasi suatu parpol dan dilarang dipergunakan memenuhi kebutuhan lain, seperti sekretariat atau kendaraan operasional.
"(Penggunaan) dana ini auditable. Jadi harus diaudit oleh lembaga auditor independen dan disampaikan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), tentunya bisa dilihat di website (KPU)," pungkasnya.
Diketahui, sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan anggaran kenaikan bantuan dana untuk parpol bagi yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) Rp5.400 persuara. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui Rp1.000 persuara.
Karena, dana bantuan parpol dikhususkan untuk pembinaan kader dan tidak boleh dipergunakan untuk yang lain. "Kalau dari money politics, rasanya jauh," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Kendati demikian dikatakan Agus, setidaknya dana bantuan parpol direncanakan naik sekitar 10 kali lipat dari aturan sebelumnya yang memudahkan parpol untuk melaksanakan kaderisasi.
"Sehingga, dana yang mencukupi akan mempunyai keleluasaan, karena pendidikan parpol yang diharapkan harus mencapai jajaran ranting atau kelurahan," ucap Agus.
(Baca juga: DPR Nilai Kenaikan Dana Parpol Bisa Tingkatkan Kualitas Partai)
Wakil ketua DPR ini menjelaskan, pasalnya aturan mengenai alokasi dana bantuan parpol hingga kini hanya dikhususkan membiayai kaderisasi suatu parpol dan dilarang dipergunakan memenuhi kebutuhan lain, seperti sekretariat atau kendaraan operasional.
"(Penggunaan) dana ini auditable. Jadi harus diaudit oleh lembaga auditor independen dan disampaikan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), tentunya bisa dilihat di website (KPU)," pungkasnya.
Diketahui, sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan anggaran kenaikan bantuan dana untuk parpol bagi yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) Rp5.400 persuara. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui Rp1.000 persuara.
(maf)
