Putusan Beraroma Politis, Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Jaksa Agung
Minggu, 18 Juni 2017 - 16:20 WIB
Putusan Beraroma Politis, Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Jaksa Agung
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengevaluasi kinerja Jaksa Agung M Prasetyo. Desakan itu muncul menyusul ditangkapnya oknum jaksa di Kejati Bengkulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terlibat korupsi.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kurang lebih tiga tahun menjabat, M Prasetyo belum menunjukkan prestasi di bidang penegakan hukum. Mempertahankan jaksa agung berlatar belakang partai politik dan nirprestasi, kata Pangi, akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi.
"Harus ada evaluasi secara total oleh presiden. Oke, presiden dan wakilnya baik, bila lingkaran intinya rusak, itu akan merugikan presiden," ujar Pangi kepada SINDOnews, Minggu (18/6/2017).
Lebih lanjut, Pangi mengkritisi keputusan presiden yang menunjuk jaksa agung berlatar belakang partai politik. Jaksa agung berlatar belakang partai politik, kata Pangi, memiliki sejumlah risiko. Di antaranya, sulit mengambil keputusan yang objektif dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
"Aroma keputusan hukum dan politik akan tercampur. Dia akan mengamankan kepentingan kelompok dan partai tertentu," ucap Pangi.
Pangi menyebutkan contoh keputusan jaksa agung yang beraroma politis. Salah satunya pengajuan memori banding atas vonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara penistaan agama.
"Belakangan banyak putusan ganjil oleh jaksa agung karena mengamankan kelompok atau partai. Seperti kasus memori banding Ahok, itu putusan keliru. Seharusnya itu cukup pengacara Ahok saja," kata Pangi.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kurang lebih tiga tahun menjabat, M Prasetyo belum menunjukkan prestasi di bidang penegakan hukum. Mempertahankan jaksa agung berlatar belakang partai politik dan nirprestasi, kata Pangi, akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi.
"Harus ada evaluasi secara total oleh presiden. Oke, presiden dan wakilnya baik, bila lingkaran intinya rusak, itu akan merugikan presiden," ujar Pangi kepada SINDOnews, Minggu (18/6/2017).
Lebih lanjut, Pangi mengkritisi keputusan presiden yang menunjuk jaksa agung berlatar belakang partai politik. Jaksa agung berlatar belakang partai politik, kata Pangi, memiliki sejumlah risiko. Di antaranya, sulit mengambil keputusan yang objektif dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
"Aroma keputusan hukum dan politik akan tercampur. Dia akan mengamankan kepentingan kelompok dan partai tertentu," ucap Pangi.
Pangi menyebutkan contoh keputusan jaksa agung yang beraroma politis. Salah satunya pengajuan memori banding atas vonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara penistaan agama.
"Belakangan banyak putusan ganjil oleh jaksa agung karena mengamankan kelompok atau partai. Seperti kasus memori banding Ahok, itu putusan keliru. Seharusnya itu cukup pengacara Ahok saja," kata Pangi.
(kri)
