Bernuansa Politik, Komnas HAM Minta Publik Tak Terprovokasi Kasus SMS HT
Sabtu, 17 Juni 2017 - 01:55 WIB
Bernuansa Politik, Komnas HAM Minta Publik Tak Terprovokasi Kasus SMS HT
A
A
A
JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution meminta publik tidak terprovokasi kasus pesan singkat (SMS) Chairman dan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) kepada Jaksa Yulianto.
Kasus tersebut, diduga Komnas HAM bernuansa politik, dan dia menilai pelaporan Jaksa Yulianto terhadap HT contoh perilaku aparatur negara yang tidak terukur.
"Publik agar tidak terprovokasi dengan situasi negara yang kecenderungannya semakin tidak terukur," kata Maneger, Jumat (16/6/2017).
Selain itu, dia meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses hukum kasus tersebut agar berjalan tanpa intervensi.
"Mari kita dukung dan awasi pihak kepolisian agar independen dan profesional serta tidak bisa diintervensi oleh siapa pun dalam menangani kasus tersebut," ujarnya.
Maneger melanjutkan, langkah Yulianto untuk menempuh jalur hukum dalam kasus ini memang sah-sah saja. Akan tetapi, dia mempertanyakan, apakah pelaporan itu murni perkara hukum atau terkait dengan politik.
"Pertama, saudara Yulianto harus jujur menjawab kepada Allah, kepada dirinya, kepada hukum, dan jujur kepada kemanusiaan, 'Apakah kasus ini murni kasus hukum atau berkelindan dengan politik?' Pertanyaan ini perlu ia renungkan dengan jujur. Sebagai pejabat publik, seharusnya dia tidak hanya 'merasa bisa', tapi juga 'bisa merasa'," ujarnya.
Kasus tersebut, diduga Komnas HAM bernuansa politik, dan dia menilai pelaporan Jaksa Yulianto terhadap HT contoh perilaku aparatur negara yang tidak terukur.
"Publik agar tidak terprovokasi dengan situasi negara yang kecenderungannya semakin tidak terukur," kata Maneger, Jumat (16/6/2017).
Selain itu, dia meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses hukum kasus tersebut agar berjalan tanpa intervensi.
"Mari kita dukung dan awasi pihak kepolisian agar independen dan profesional serta tidak bisa diintervensi oleh siapa pun dalam menangani kasus tersebut," ujarnya.
Maneger melanjutkan, langkah Yulianto untuk menempuh jalur hukum dalam kasus ini memang sah-sah saja. Akan tetapi, dia mempertanyakan, apakah pelaporan itu murni perkara hukum atau terkait dengan politik.
"Pertama, saudara Yulianto harus jujur menjawab kepada Allah, kepada dirinya, kepada hukum, dan jujur kepada kemanusiaan, 'Apakah kasus ini murni kasus hukum atau berkelindan dengan politik?' Pertanyaan ini perlu ia renungkan dengan jujur. Sebagai pejabat publik, seharusnya dia tidak hanya 'merasa bisa', tapi juga 'bisa merasa'," ujarnya.
(pur)
