HT Merasa Tak Punya Kapasitas Ancam Jaksa Yulianto
Senin, 12 Juni 2017 - 12:47 WIB
HT Merasa Tak Punya Kapasitas Ancam Jaksa Yulianto
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan secara detail soal pesan pendek (SMS) yang dikirim kepada Jaksa Yulianto. SMS tersebut berisi pesan mengenai latarbelakang dirinya terjun ke dunia politik.
Namun dia merasa aneh SMS yang dikirim di sela kunjungannya ke Los Anggles, Amerika Serikat, pada 2016 itu malah dipermasalahkan Yulianto. Apalagi, kata dia Yulianto menyebut SMS tersebut sebagai ancaman.
"Saya tidak pernah punya maksud mengancam karena tidak punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut," ujar HT di Gedung Bareskrim Polri, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2017).
Dia menuturkan isi SMS yang dikirim kepada Yulianto mengenai alasan dirinya masuk ke dunia politik sebagai salah satu cara untuk memberantas oknum pejabat negara yang transaksional dan abuse of power.
"SMS tanggal 5 Januari 2016 dan WA tanggal 7 Januari 2016 adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hanya penyampaian WA tanggal 7 Januari 2016 lebih halus lagi," ucapnya. (Baca: Pencitraan Jaksa Agung Melalui SMS Kaleng)
Bahkan, lanjut dia Komisi III DPR pernah mengutarakan penilaiannya mengenai SMS yang dipermasalahkan itu. " Keputusan Panja Komisi III DPR tanggal 17 Maret 2016 menyimpulkan kasus SMS dan WA bukan ancaman," katanya.
Namun dia merasa aneh SMS yang dikirim di sela kunjungannya ke Los Anggles, Amerika Serikat, pada 2016 itu malah dipermasalahkan Yulianto. Apalagi, kata dia Yulianto menyebut SMS tersebut sebagai ancaman.
"Saya tidak pernah punya maksud mengancam karena tidak punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut," ujar HT di Gedung Bareskrim Polri, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2017).
Dia menuturkan isi SMS yang dikirim kepada Yulianto mengenai alasan dirinya masuk ke dunia politik sebagai salah satu cara untuk memberantas oknum pejabat negara yang transaksional dan abuse of power.
"SMS tanggal 5 Januari 2016 dan WA tanggal 7 Januari 2016 adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hanya penyampaian WA tanggal 7 Januari 2016 lebih halus lagi," ucapnya. (Baca: Pencitraan Jaksa Agung Melalui SMS Kaleng)
Bahkan, lanjut dia Komisi III DPR pernah mengutarakan penilaiannya mengenai SMS yang dipermasalahkan itu. " Keputusan Panja Komisi III DPR tanggal 17 Maret 2016 menyimpulkan kasus SMS dan WA bukan ancaman," katanya.
(kur)
