Terkait Pengarah Pancasila, Din Syamsuddin Pernah Dihubungi Luhut
Rabu, 07 Juni 2017 - 17:09 WIB
Terkait Pengarah Pancasila, Din Syamsuddin Pernah Dihubungi Luhut
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, pernah dihubungi dua menteri Kabinet Kerja terkait pembentukan Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Din mengaku pernah dihubungi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada awal tahun lalu. Kala itu tutur Din, Luhut menyampaikan permintaan Presiden agar dia memprakarsai pendirian sebuah lembaga khusus merawat Pancasila.
"Saya diminta menjadi salah seorang dari sembilan pengarah. Tentu sebagai anak bangsa, apalagi menyangkut pancasila, ini masalah kita semua, saya tidak bisa menolak," kata Din di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).
Komunikasi berlanjut sekitar satu minggu yang lalu, Din mengaku dihubungi Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno untuk membicarakan perkara yang sama. Nama Din sebagai salah satu kandidat dewan pengarah UKP-PIP pun beredar ke publik.
Namun demikian, dalam acara pelantikan dewan pengarah UKP-PIP yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, siang tadi, nama Din tidak muncul.
Mengklarifikasi hal itu, Din mengaku telah diajak bicara Menteri Pratikno. Menurut Pratikno, kata Din, masih ada kerja-kerja lain yang penting bagi bangsa ini. Meski tak merinci pekerjaan penting yang akan diembannya, Din mengaku siap mengemban tugas tersebut.
"Ada pembicaraan kemudian, sehari atau dua hari lalu. Saya bilang siap saja sebagai anak bangsa. Cuma sebagai tokoh pergereakan Islam dan akademisi, saya terbiasa loyal kritis," tandasnya.
Din mengaku pernah dihubungi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada awal tahun lalu. Kala itu tutur Din, Luhut menyampaikan permintaan Presiden agar dia memprakarsai pendirian sebuah lembaga khusus merawat Pancasila.
"Saya diminta menjadi salah seorang dari sembilan pengarah. Tentu sebagai anak bangsa, apalagi menyangkut pancasila, ini masalah kita semua, saya tidak bisa menolak," kata Din di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).
Komunikasi berlanjut sekitar satu minggu yang lalu, Din mengaku dihubungi Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno untuk membicarakan perkara yang sama. Nama Din sebagai salah satu kandidat dewan pengarah UKP-PIP pun beredar ke publik.
Namun demikian, dalam acara pelantikan dewan pengarah UKP-PIP yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, siang tadi, nama Din tidak muncul.
Mengklarifikasi hal itu, Din mengaku telah diajak bicara Menteri Pratikno. Menurut Pratikno, kata Din, masih ada kerja-kerja lain yang penting bagi bangsa ini. Meski tak merinci pekerjaan penting yang akan diembannya, Din mengaku siap mengemban tugas tersebut.
"Ada pembicaraan kemudian, sehari atau dua hari lalu. Saya bilang siap saja sebagai anak bangsa. Cuma sebagai tokoh pergereakan Islam dan akademisi, saya terbiasa loyal kritis," tandasnya.
(maf)
