Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju NKRI Diubah Khilafah

JAKARTA - Sebagian besar masyarakat menyatakan ingin Indonesia tetap menjadi negara kesatuan yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sangat sedikit masyarakat yang menginginkan agar sistem negara Indonesia diubah menjadi khilafah. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Risearch and Consulting (SMRC) yang digelar 14-20 Mei 2017.

Survei melibatkan 1.500 responden dengan menggunakan metode random (multistage random sampling) dengan margin of error 2,7%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara. (Baca juga: HTI: Khilafah Ajaran Islam, Disebut dalam Alquran )

Berdasarkan hasil survei, sebanyal 79,3% responden menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945 yang terbaik bagi rakyat Indonesia.

Hanya sekitar 9,2% yang setuju NKRI bersandar pada Pancasila dan UUD 1945 diganti dengan Negara Islam atau khilafah. "Hanya satu dari 10 orang Indonesia yang secara eksplisit menginginkan NKRI diganti khilafah," tulis hasil survei SMRC Bertema NKRI dan ISIS: Penilaian Massa Publik Nasional, yang diterima SINDOnews, Minggu (4/6/2017).

Sementara sebanyak 11, 5% responden menjawab tidak tahu dan tidak menjawab. Latar belakang SMRC melakukan survei karena belakangan muncul berbagai opini dan pemberitaan yang berkaitan dengan isu fundamental negara-bangsa, yakni apakah NKRI yang bersandar pada konstitusi (Pancasila dan UUD) bisa bertahan.

"Di Tanah Air pertanyaan itu makin menggema terutama dalam setahun terakhir," tulis SMRC.