IMMN Pertanyakan Kinerja di Lingkungan Kesekjenan DPR
Rabu, 31 Mei 2017 - 01:02 WIB
IMMN Pertanyakan Kinerja di Lingkungan Kesekjenan DPR
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Mahasiswa Muslim Nusantara (IMMN) mempertanyakan pekerjaan di lingkungan kesekjenan DPR yang dinilai dilakukan tanpa melalui aturan.
IMMN telah mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk melakukan supervisi terhadap semua pekerjaan yang dilakukan Kepala Biro BMN dengan melakukan ijon dan monopoli pekerjaan di lingkungan kesekjenan DPR.
"Sering dan banyak bentuk pekerjaan ditemukan dengan cara penunjukkan langsung tanpa melalui proses lelang sebagaimana ketentuan Perpres No 70 tahun 2012 dan Perpres No 5. Antara lain pekerjaan rehabilitasi koridor lantai 3 dan lantai 7 Gedung kesekjenan yang sekarang sedang dilakukan perbaikan," ujar IMMN dalam siaran pers, Selasa (30/5/2017).
Ketika dikonfirmasi, Rudy Darmawanto, penasihat IMMN mengakui pekerjaan yang dihasilkan memang bagus tetapi jika tidak dilakukan dengan proses yang benar patut dipertanyakan.
"Kooridor yang dikerjakan memang bagus dan memang harus begitu tetapi kalau dilakukan tidak sesuai aturan kan tidak boleh. Kalau memang dilelang, kapan lelangnya, di media apa pengumumannya, berapa nilainya dan siapa pemenangnya. Ini kan tidak ada," kata Rudy.
Untuk itu IMMN meminta kepada pimpinan DPR untuk memberikan verifikasi dan sanksi terhadap pejabat BMN tersebut dalam rangka citra DPR sebagai lembaga tinggi negara.
IMMN telah mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk melakukan supervisi terhadap semua pekerjaan yang dilakukan Kepala Biro BMN dengan melakukan ijon dan monopoli pekerjaan di lingkungan kesekjenan DPR.
"Sering dan banyak bentuk pekerjaan ditemukan dengan cara penunjukkan langsung tanpa melalui proses lelang sebagaimana ketentuan Perpres No 70 tahun 2012 dan Perpres No 5. Antara lain pekerjaan rehabilitasi koridor lantai 3 dan lantai 7 Gedung kesekjenan yang sekarang sedang dilakukan perbaikan," ujar IMMN dalam siaran pers, Selasa (30/5/2017).
Ketika dikonfirmasi, Rudy Darmawanto, penasihat IMMN mengakui pekerjaan yang dihasilkan memang bagus tetapi jika tidak dilakukan dengan proses yang benar patut dipertanyakan.
"Kooridor yang dikerjakan memang bagus dan memang harus begitu tetapi kalau dilakukan tidak sesuai aturan kan tidak boleh. Kalau memang dilelang, kapan lelangnya, di media apa pengumumannya, berapa nilainya dan siapa pemenangnya. Ini kan tidak ada," kata Rudy.
Untuk itu IMMN meminta kepada pimpinan DPR untuk memberikan verifikasi dan sanksi terhadap pejabat BMN tersebut dalam rangka citra DPR sebagai lembaga tinggi negara.
(maf)
