Pancasila Masih Dipercaya sebagai Ideologi Terbaik Bangsa Indonesia
Pancasila Masih Dipercaya sebagai Ideologi Terbaik Bangsa Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan Pancasila masih dipercaya menjadi ideologi yang terbaik bagi bangsa Indonesia dan merupakan faktor penyatu dan perekat bangsa Indonesia.
Sekjen Kemenag Nur Syam mengatakan, selain Pancasila faktor perekat lain adalah kebhinekaan, agama, nasionalisme, dan UUD 1945. “Fakta itu (Pancasila masih dipercaya sebagai ideologi terbaik) merujuk sebuah survei dengan persentasenya hingga 95,3%,” kata Nur Syam saat memberikan arahan dalam workshop bertajuk “Pengawasan Melalui Peneguhan Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara” yang digelar Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag di Jakarta, Senin (29/5/2017).
Syam yang juga Plt Itjen Kemenag tersebut mengakui bahwa di tengah-tengah era keterbukaan informasi dan serangan ideologi ekstrem kanan dan kiri ini perlu upaya serius untuk menguatkan kembali pemahaman dan pengamalan Pancasila. Merujuk sebuah survei, kebutuhan penguatan tersebut disetujui hampir 97,7 responden.
Syam menuturkan virus anti-Pancasila sudah menyebar keseluruh elemen masyarakat. Bukan hanya orang awam namun juga kaum intelektual terpelajar. Menurut dia, diperlukan respons dan komitmen serius keluarga besar Kemenag mengantisipasi virus tersebut di berbagai lini.
Pimpinan satuan kerja misalnya, harus proaktif dalam menilai ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Sedangkan kata dia, di perguran tinggi Islam diperlukan monitoring para rektor terhadap tulisan-tulisan para dosen apakah tulisan-tulisan mereka sudah sesuai dengan Pancasila.
Pun dengan perekrutran pegawai negeri sipil (PNS), hendaknya tidak hanya tergantung pada CAT tetapi juga melihat rekam jejak para CPNS yang harus sesuai dengan Pancasila. “Sebagai warga negara Republik Indonesia maka wajib mempertahankan UUD 45, meneguhkan NKRI dan keberagamaan, ini yang saya pikir penting dalam tema kita pada workshop kali ini,” tuturnya.
Sekretaris Itjen Kemenag Hilmi Muhammadiyah menambahkan, urgensi acara ini adalah menjaga aparat sipil negara (ASN) Kemenag dari degradasi nilai-nilai Pancasila. Selain workshop, kata dia, program-program pengawasan lainnya seperti, audit kinerja, audit tujuan tertentu/investigasi, termasuk di antaranya pemberdayaan program pengawasan atasan langsung pun akan dipergunakan sebagai media penguatan nilai-nilai Pancasila bagi ASN Kemenag.
Nilai-nilai Pancasila hakikatnya, kata dia, sudah termaktub dalam PP 53, kode etik pegawai, juga dalam Panca Prasetya Korpri. "Pancasila itu sudah final, tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujarnya.
Sekjen Kemenag Nur Syam mengatakan, selain Pancasila faktor perekat lain adalah kebhinekaan, agama, nasionalisme, dan UUD 1945. “Fakta itu (Pancasila masih dipercaya sebagai ideologi terbaik) merujuk sebuah survei dengan persentasenya hingga 95,3%,” kata Nur Syam saat memberikan arahan dalam workshop bertajuk “Pengawasan Melalui Peneguhan Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara” yang digelar Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag di Jakarta, Senin (29/5/2017).
Syam yang juga Plt Itjen Kemenag tersebut mengakui bahwa di tengah-tengah era keterbukaan informasi dan serangan ideologi ekstrem kanan dan kiri ini perlu upaya serius untuk menguatkan kembali pemahaman dan pengamalan Pancasila. Merujuk sebuah survei, kebutuhan penguatan tersebut disetujui hampir 97,7 responden.
Syam menuturkan virus anti-Pancasila sudah menyebar keseluruh elemen masyarakat. Bukan hanya orang awam namun juga kaum intelektual terpelajar. Menurut dia, diperlukan respons dan komitmen serius keluarga besar Kemenag mengantisipasi virus tersebut di berbagai lini.
Pimpinan satuan kerja misalnya, harus proaktif dalam menilai ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Sedangkan kata dia, di perguran tinggi Islam diperlukan monitoring para rektor terhadap tulisan-tulisan para dosen apakah tulisan-tulisan mereka sudah sesuai dengan Pancasila.
Pun dengan perekrutran pegawai negeri sipil (PNS), hendaknya tidak hanya tergantung pada CAT tetapi juga melihat rekam jejak para CPNS yang harus sesuai dengan Pancasila. “Sebagai warga negara Republik Indonesia maka wajib mempertahankan UUD 45, meneguhkan NKRI dan keberagamaan, ini yang saya pikir penting dalam tema kita pada workshop kali ini,” tuturnya.
Sekretaris Itjen Kemenag Hilmi Muhammadiyah menambahkan, urgensi acara ini adalah menjaga aparat sipil negara (ASN) Kemenag dari degradasi nilai-nilai Pancasila. Selain workshop, kata dia, program-program pengawasan lainnya seperti, audit kinerja, audit tujuan tertentu/investigasi, termasuk di antaranya pemberdayaan program pengawasan atasan langsung pun akan dipergunakan sebagai media penguatan nilai-nilai Pancasila bagi ASN Kemenag.
Nilai-nilai Pancasila hakikatnya, kata dia, sudah termaktub dalam PP 53, kode etik pegawai, juga dalam Panca Prasetya Korpri. "Pancasila itu sudah final, tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujarnya.
(whb)
Explore More