DPR Minta Pemerintah Tak Sepelekan Seruan Minahasa Merdeka

JAKARTA - DPR meminta pemerintah tidak menganggap enteng seruan referendum (jajak pendapat, red) Minahasa menuju Minahasa Merdeka.‎ Pasalnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais‎ menilai seruan Minahasa Merdeka itu sebagai pernyataan serius.

‎"Apalagi ini dikaitkan dengan peristiwa politik yang ada di Jakarta maupun kunjungan Pak Fahri Hamzah (ke Manado)," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2017).‎

Menurut dia, aparat penegak hukum maupun intelijen harus menelusuri siapa aktor intelektual di balik seruan sejumlah warga Minahasa, Sulawesi Utara itu. "Itu persoalan serius," papar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Lebih lanjut, kata dia, seruan Minahasa Merdeka itu tak berbeda dengan ancaman Yogyakarta Merdeka ketika Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta belum disahkan.

"Jadi jangan dianggap sekadar luapan anekdot, luapan sementara, tapi itu harus diseriusi, siapa orangnya, apa lembaganya, siapa yang mendanai," kata putra mantan Ketua MPR Amien Rais ini.

Sebab, dia berpendapat, gerakan separatis berpotensi muncul dari seruan Minahasa Merdeka itu. Apabila, persoalan itu tidak diseriusi akan berdampak pada citra Indonesia di mata negara lain.

"Kalau ada anasir-anasir yang mengatakan mau merdeka, itu harus ditelisik secara serius, jangan dianggap angin lalu," tegasnya.

Diketahui, seruan Minahasa Merdeka itu muncul pasca vonis dua tahun penjara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penodaan agama dan penghadangan kedatangan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah oleh sejumlah warga di Bandara Sam Ratulangi, Manado, beberapa hari lalu.