Presiden Harus Bisa Akses Informasi ke Pusat Komando Operasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat mengakses informasi secara langsung terkait operasi militer TNI. Dengan begitu, Presiden dapat mengambil keputusan ketika menghadapi situasi tertentu.

Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan, Unhan, Laksda TNI Amarullah Octavian saat seminar nasional memperingati Hari Pendidikan Angkatan Laut (Hardikal) ke-71 yang di gelar gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB), Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/5/2017).

"Intinya, Kantor Presiden dapat mengakses semua informasi langsung ke Pusat-pusat Pengendalian Operasi Komando Armada RI Kawasan Timur, Komando Armada RI Kawasan Barat dan Komando Korps Marinir," ujarnya.

Octavian menilai, pentingnya melaksanakan interoperability sistem informasi yang ada di organisasi TNI AL secara keseluruhan. Proses tersebut dilakukan secara berjenjang, bertingkat dan berlanjut mulai level TNI AL, level TNI, level Kemhan RI hingga level Kantor Presiden.

"Interoperability sistem informasi juga harus selaras dengan sistem informasi yang dikembangkan Kemeninfo RI agar compatible dalam tataran system of system dan familiy of system," ucapnya.

Dengan teknologi informasi yang sudah berkembang dewasa ini, maka integrasi sistem informasi harus meningkat ke tahap berikutnya yaitu interoperability sistem informasi.

"Di negara-negara yang sudah maju, konsep interoperability bahkan sudah pada tahap composability. Jadi, saya menjelaskan prosesnya mulai dari integrasi sistem informasi, interoperability sistem informasi hingga composability sistem informasi," katanya.

Kemampuan akses informasi tersebut, kata dia, merupakan sarana Presiden RI sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi TNI dapat memantau secara langsung semua operasi militer TNI AL.

"Dengan kemampuan tersebut, maka Presiden dapat langsung mengambil keputusan jika skenario terburuk di lapangan terjadi," tuturnya.

Karenanya, peran lembaga pendidikan TNI AL ke depan adalah menyiapkan para prajuritnya untuk sistem informasi nasional melalui kurikulum pendidikan yang terstruktur dan sistematis.

"Khusus untuk Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut (STTAL), maka terbuka peluang untuk membuka satu Program Studi S-2 baru, yaitu Program Studi Integrasi dan Interoperability System," tandasnya.