MUI Ingin Dilibatkan Soal Pemerintah Akan Bubarkan HTI

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) ingin dilibatkan pemerintah dalam mengkaji keberadaan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pasalnya, MUI mengklaim memiliki tugas dalam melindungi umat dari sesat pikiran.

"Apabila HTI dianggap menyimpang dalam hal keberagamaan, pemerintah harus memberikan porsi kepada MUI untuk mempelajari apakah pemahaman HTI tentang beragama ini menyimpang," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundangan-undangan MUI, Ikhsan Abdullah, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2017).

Kata Ikhsan, MUI memiliki prinsip himayatul ummah (melindungi umat). "Artinya merawat umat untuk tidak menyimpang pikirannya, sesat pikirannya, dan menyimpang untuk tidak menggunakan produk-produk tidak halal," paparnya.

(Baca juga: Pemerintah Bilang Gerakan Bawah Tanah HTI Mirip Gafatar)

Dia tidak ingin pemerintah seolah represif dalam pembubaran Ormas HTI tersebut. Menurut dia, seharusnya pemerintah mengayomi atau meluruskan jika memang HTI menyimpang dari ideologi bangsa ini.

"Jangan sampai tindakannya tidak terukur. Karena itu nanti akan jadi stigma yang dilakukan kelompok lain yang menuduh kelompok lain tidak Pancasilais," pungkasnya.