Kasus Telukjambe, Fraksi PKB Akan Kawal Perintah Jokowi
Jum'at, 12 Mei 2017 - 17:39 WIB
Kasus Telukjambe, Fraksi PKB Akan Kawal Perintah Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Setelah sekitar dua bulan memperjuangkan nasibnya di Jakarta, petani Telukjambe, Karawang, Jawa Barat, saat ini telah kembali ke Karawang. Untuk sementara, warga korban penggusuran tersebut ditampung di rumah dinas Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
Ketua Fraksi PKB DPR RI Ida Fauziyah berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wakil Bupati Jimmy Ahmad Zamakhsari yang telah pasang badan untuk penyelesaian kasus ini dan memfasilitasi pemulangan mereka dan menyediakan penampungan dan biaya hidup sementara untuk ratusan petani tersebut. "Sebagai kader PKB, Jimmy telah melaksanakan tugasnya dalam membela rakyat kecil dan lemah," kata Ida dalam rilisnya, Jumat (12/5/2017).
Ida mengatakan, Fraksi PKB DPR RI yang selama ini mengadvokasi kasus ini melalui Parlemen juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah merespons kasus ini dengan cepat. Presiden telah menemui perwakilan petani korban penggusuran dan berkomitmen menyelesaikan masalah ini.
Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil untuk memberikan lahan kepada 600 KK korban penggusuran tersebut di lokasi konflik. Petani menyambut gembira janji dan perintah Presiden tersebut. Mereka bersedia kembali ke Karawang meski harus tinggal di penampungan karena rumah mereka telah dihancurkan, lahan mereka telah diratakan, dan kampung mereka telah dipagari dengan beton.
Ida menyayangkan kedatangan Sofyan Djalil ke Karawang pada Selasa (10/5/2017) telah memupus harapan petani. Menteri hanya akan memberikan lahan kepada 96 KK. Menurut Ida, hal ini menunjukkan bahwa Menteri Sofyan Djalil tidak mengindahkan perintah Presiden untuk memberikan lahan kepada 600 KK di tiga desa yakni Desa Margakaya, Wanajaya, dan Margamulya yang menjadi korban penggusuran.
Mencermati perkembangan terbaru ini, kata Ida, FPKB DPR RI akan kembali mengadvokasi kasus ini. FPKB akan meminta Komisi II DPR RI untuk memanggil Menteri ATR dan mempertanyakan tindakan yang berbeda dengan Presiden.
"FPKB akan berdiri paling depan untuk mengawal perintah Presiden yang menunjukkan keberpihakan yang jelas dan komitmen yang tegas untuk menyelesaikan kasus agraria ini," ujar Ida. (Baca juga: Bertemu Jokowi, Ini Curhat Petani Telukjambe Karawang ).
Ketua Fraksi PKB DPR RI Ida Fauziyah berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wakil Bupati Jimmy Ahmad Zamakhsari yang telah pasang badan untuk penyelesaian kasus ini dan memfasilitasi pemulangan mereka dan menyediakan penampungan dan biaya hidup sementara untuk ratusan petani tersebut. "Sebagai kader PKB, Jimmy telah melaksanakan tugasnya dalam membela rakyat kecil dan lemah," kata Ida dalam rilisnya, Jumat (12/5/2017).
Ida mengatakan, Fraksi PKB DPR RI yang selama ini mengadvokasi kasus ini melalui Parlemen juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah merespons kasus ini dengan cepat. Presiden telah menemui perwakilan petani korban penggusuran dan berkomitmen menyelesaikan masalah ini.
Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil untuk memberikan lahan kepada 600 KK korban penggusuran tersebut di lokasi konflik. Petani menyambut gembira janji dan perintah Presiden tersebut. Mereka bersedia kembali ke Karawang meski harus tinggal di penampungan karena rumah mereka telah dihancurkan, lahan mereka telah diratakan, dan kampung mereka telah dipagari dengan beton.
Ida menyayangkan kedatangan Sofyan Djalil ke Karawang pada Selasa (10/5/2017) telah memupus harapan petani. Menteri hanya akan memberikan lahan kepada 96 KK. Menurut Ida, hal ini menunjukkan bahwa Menteri Sofyan Djalil tidak mengindahkan perintah Presiden untuk memberikan lahan kepada 600 KK di tiga desa yakni Desa Margakaya, Wanajaya, dan Margamulya yang menjadi korban penggusuran.
Mencermati perkembangan terbaru ini, kata Ida, FPKB DPR RI akan kembali mengadvokasi kasus ini. FPKB akan meminta Komisi II DPR RI untuk memanggil Menteri ATR dan mempertanyakan tindakan yang berbeda dengan Presiden.
"FPKB akan berdiri paling depan untuk mengawal perintah Presiden yang menunjukkan keberpihakan yang jelas dan komitmen yang tegas untuk menyelesaikan kasus agraria ini," ujar Ida. (Baca juga: Bertemu Jokowi, Ini Curhat Petani Telukjambe Karawang ).
(zik)
