Ormas HTI Dibubarkan, PBNU: Itu Langkah Tepat!
Ormas HTI Dibubarkan, PBNU: Itu Langkah Tepat!
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi langkah pemerintah yang akan membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Itu langkah yang tepat karena HTI terbukti merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan hendak mengganti Pancasila dengan khilafah," kata Ketua PBNU Robikin Emhas menirukan komentar KH Said Aqil ketika mendengar pemerintah membubarkan HTI, dalam siaran persnya kepada SINDOnews, Senin (8/5/2017).
Menurut dia, HTI merupakan organisasi yang jelas bertentangan dengan ideologi Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, lanjut dia, organisasi apapun yang berusaha mengganti Pancasila hendaknya dilarang dan dibubarkan. (Baca Juga: Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia )
Untuk itu, kata dia, PBNU menyampaikan terima kasih dan mendukung penuh kebijakan tersebut. Dia berharap para aktivis dan simpatisan HTI dikelola dan dibina agar tidak menjadi liar dan tidak melakukan tindakan-tindakan radikal.
"Harus ada pencerahan dan pemahaman tentang sejarah Indonesia, kiprah ulama-ulama dalam merebut dan menjaga kemerdekaan, termasuk mengapa pendiri negara memilih konsep negara bangsa (nation-state), bukan negara Islam atau negara suku. Sejarahnya panjang," tutur Robikin.
Dia berharap umat Islam Indonesia tidak perlu lagi mengotak-atik dasar negara, Pancasila. "Kita tinggal menerima dari leluhur kita, tinggal kita isi dengan semangat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial,” ucap Robikin.
Dengan langkah tegas pemerintah, kata dia, Indonesia akan tetap utuh dan bersatu, tidak terpecah belah seperti Soviet, Yugoslavia, Afganistan, atau negara-negara Arab lainnya.
"Itu langkah yang tepat karena HTI terbukti merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan hendak mengganti Pancasila dengan khilafah," kata Ketua PBNU Robikin Emhas menirukan komentar KH Said Aqil ketika mendengar pemerintah membubarkan HTI, dalam siaran persnya kepada SINDOnews, Senin (8/5/2017).
Menurut dia, HTI merupakan organisasi yang jelas bertentangan dengan ideologi Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, lanjut dia, organisasi apapun yang berusaha mengganti Pancasila hendaknya dilarang dan dibubarkan. (Baca Juga: Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia )
Untuk itu, kata dia, PBNU menyampaikan terima kasih dan mendukung penuh kebijakan tersebut. Dia berharap para aktivis dan simpatisan HTI dikelola dan dibina agar tidak menjadi liar dan tidak melakukan tindakan-tindakan radikal.
"Harus ada pencerahan dan pemahaman tentang sejarah Indonesia, kiprah ulama-ulama dalam merebut dan menjaga kemerdekaan, termasuk mengapa pendiri negara memilih konsep negara bangsa (nation-state), bukan negara Islam atau negara suku. Sejarahnya panjang," tutur Robikin.
Dia berharap umat Islam Indonesia tidak perlu lagi mengotak-atik dasar negara, Pancasila. "Kita tinggal menerima dari leluhur kita, tinggal kita isi dengan semangat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial,” ucap Robikin.
Dengan langkah tegas pemerintah, kata dia, Indonesia akan tetap utuh dan bersatu, tidak terpecah belah seperti Soviet, Yugoslavia, Afganistan, atau negara-negara Arab lainnya.
(dam)
Explore More