Temui Jokowi, Komisioner Minta Penguatan Kelembagaan KPU
Temui Jokowi, Komisioner Minta Penguatan Kelembagaan KPU
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengaku pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai peran dan tantangan yang akan dihadapi para penyelenggara pemilu di antaranya Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019.
"Tahapannya (Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019) dimulai tahun 2017," ujar Juri saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Maka itu terkait Pilkada 2018, pihaknya berharap seluruh persiapan dan tahapannya sudah dilakukan para anggota KPU yang baru dari sekarang. Sementara untuk Pemilu 2019, pihaknya sangat berharap presiden mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu segera diselesaikan DPR. Sebab persiapan Pemilu 2019 dianggap sangat sempit.
Menurut Juri, anggota KPU yang akan mengakhiri masa tugasnya telah memberikan sejumlah persiapan di antaranya anggaran, rancangan anggaran, IT, serta aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk Pemilu 2019 mendatang.
"Misalnya verifikasi partai politik untuk peserta Pemilu 2019 kami menyiapkan SIPOL, sistem informasi partai politik untuk menerima pendaftaran, untuk melakukan verifikasi, partai politik, serta Pemilu 2019," tuturnya.
Meski sebagian komisioner sudah tak menjabat sebagai anggota KPU, pihaknya tetap berkomitmen untuk mendukung kelembagaan KPU. Ia pun berharap penguatan kelembagaan KPU dilakukan pemerintah dan DPR.
"Jadi KPU harus tetap kuat dan mandiri dan bisa bisa menjadi fasilitator bagi para peserta pemilu yang berjuang meraih kekuasaan. Jadi itulah bentuk dari dukungan kami kepada KPU yang akan datang," pungkasnya.
"Tahapannya (Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019) dimulai tahun 2017," ujar Juri saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Maka itu terkait Pilkada 2018, pihaknya berharap seluruh persiapan dan tahapannya sudah dilakukan para anggota KPU yang baru dari sekarang. Sementara untuk Pemilu 2019, pihaknya sangat berharap presiden mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu segera diselesaikan DPR. Sebab persiapan Pemilu 2019 dianggap sangat sempit.
Menurut Juri, anggota KPU yang akan mengakhiri masa tugasnya telah memberikan sejumlah persiapan di antaranya anggaran, rancangan anggaran, IT, serta aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk Pemilu 2019 mendatang.
"Misalnya verifikasi partai politik untuk peserta Pemilu 2019 kami menyiapkan SIPOL, sistem informasi partai politik untuk menerima pendaftaran, untuk melakukan verifikasi, partai politik, serta Pemilu 2019," tuturnya.
Meski sebagian komisioner sudah tak menjabat sebagai anggota KPU, pihaknya tetap berkomitmen untuk mendukung kelembagaan KPU. Ia pun berharap penguatan kelembagaan KPU dilakukan pemerintah dan DPR.
"Jadi KPU harus tetap kuat dan mandiri dan bisa bisa menjadi fasilitator bagi para peserta pemilu yang berjuang meraih kekuasaan. Jadi itulah bentuk dari dukungan kami kepada KPU yang akan datang," pungkasnya.
(kri)
Explore More