Lantik Oesman Sapta dkk, Kredibilitas MA Bisa Terpuruk
Lantik Oesman Sapta dkk, Kredibilitas MA Bisa Terpuruk
A
A
A
JAKARTA - Kontroversi keabsahan proses pemilihan pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus bergulir. Sikap Mahkamah Agung (MA) yang melantik Oesman Sapta Odang menjadi Ketua DPD dan dua orang Wakil Ketua DPD dipertanyakan.
Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago mengaku gusar terhadap integritas MA yang berani melantik pimpinan lembaga tinggi negara yang terpilih melalui proses ilegal.
Proses pemilihan ketua DPD disebutnya ilegal karena menabrak putusan MA terkait masa jabatan pimpinan DPD selama lima tahun. "Muruwah MA bisa hancur karena berani melantik (Oesman Sapta-red). Putusan yang dibuat sendiri kok dilanggar," kata Pangi kepada SINDOnews, Jumat (7/4/2017). (Baca Juga: GKR Hemas Sebut Pemilihan Pemimpin Baru DPD Ilegal)
Menurut Pangi, kericuhan tentang perebutan kursi ketua DPD dari kepemimpinan sebelumnya ke Oesman Sapta Odang mencerminkan adanya sekelompok orang yang ingin membajak lembaga tersebut.
Dengan dilantiknya Oesman Sapta sebagai ketua, kata dia, dualisme kepemimpinan di DPD pun dimulai. "Ke depan penegakan hukum harus menjauhkan diri dari bentuk kongkalikong politik seperti ini," ucap Pangi.
Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago mengaku gusar terhadap integritas MA yang berani melantik pimpinan lembaga tinggi negara yang terpilih melalui proses ilegal.
Proses pemilihan ketua DPD disebutnya ilegal karena menabrak putusan MA terkait masa jabatan pimpinan DPD selama lima tahun. "Muruwah MA bisa hancur karena berani melantik (Oesman Sapta-red). Putusan yang dibuat sendiri kok dilanggar," kata Pangi kepada SINDOnews, Jumat (7/4/2017). (Baca Juga: GKR Hemas Sebut Pemilihan Pemimpin Baru DPD Ilegal)
Menurut Pangi, kericuhan tentang perebutan kursi ketua DPD dari kepemimpinan sebelumnya ke Oesman Sapta Odang mencerminkan adanya sekelompok orang yang ingin membajak lembaga tersebut.
Dengan dilantiknya Oesman Sapta sebagai ketua, kata dia, dualisme kepemimpinan di DPD pun dimulai. "Ke depan penegakan hukum harus menjauhkan diri dari bentuk kongkalikong politik seperti ini," ucap Pangi.
(dam)
Explore More