Setya Novanto Akui Golkar Kawal Proyek E-KTP
Kamis, 06 April 2017 - 19:39 WIB
Setya Novanto Akui Golkar Kawal Proyek E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto memastikan, partainya memiliki kebijakan untuk mengawal proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Pernyataan tersebut disampaikan Setya Novanto saat dicecar Irene Putrie yang merupakan Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani perkara terdakwa Irman dan Sugiharto.
Novanto bersama tujuh saksi lainnya dihadirkan JPU untuk bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (6/4/2017).
"Pada saat pleno, disampaikan secara sepintas, yaitu yang berkaitan dengan program. Lalu saya sampaikan sepanjang itu untuk kepentingan nasional dan bisa dilakukan sesuai undang-undang, mekanisme, dan aturan yang jelas, saya persilakan," ujar Novanto di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
JPU Irene penasaran. Dia mempertanyakan, apakah bagi Partai Golkar proyek e-KTP yang terkait dengan data kependudukan menjadi prioritas partai. Novanto menjawab santai. "Mungkin itu kebijakannya di DPP Partai (Golkar). Database kependudukan menjadi prioritas," ujar Novanto.
(Baca juga: Idrus Marham Yakin Setya Novanto Tak Berbohong di Kasus E-KTP)
JPU Irene mengonfirmasi lagi, kalau proyeknya tidak dilaksanakan maka bagaimana bisa databasenya berjalan. Bagi Novanto, sebaiknya memang proyek e-KTP dijalankan dan dilaksanakan. "Sepanjang proyek nasional maka harus dilancarkan," imbuh Novanto.
Dia kemudian beralih ke pertanyaan lain. Dia mendalami siapa yang menjadi ketua badan anggaran (banggar) saat itu dan apakah berasal dari Fraksi Golkar. Novanto membenarkan ketua Banggar saat proyek e-KTP dibahas adalah Melchias Marcus Mekeng. Mekeng berasal dari Fraksi Golkar.
"Bagaimana mekanisme penunjukan banggar?," cecar JPU Irene. Novanto memastikan itu keputusan partai. "Itu semua keputusannya di partai," ucapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Setya Novanto saat dicecar Irene Putrie yang merupakan Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani perkara terdakwa Irman dan Sugiharto.
Novanto bersama tujuh saksi lainnya dihadirkan JPU untuk bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (6/4/2017).
"Pada saat pleno, disampaikan secara sepintas, yaitu yang berkaitan dengan program. Lalu saya sampaikan sepanjang itu untuk kepentingan nasional dan bisa dilakukan sesuai undang-undang, mekanisme, dan aturan yang jelas, saya persilakan," ujar Novanto di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
JPU Irene penasaran. Dia mempertanyakan, apakah bagi Partai Golkar proyek e-KTP yang terkait dengan data kependudukan menjadi prioritas partai. Novanto menjawab santai. "Mungkin itu kebijakannya di DPP Partai (Golkar). Database kependudukan menjadi prioritas," ujar Novanto.
(Baca juga: Idrus Marham Yakin Setya Novanto Tak Berbohong di Kasus E-KTP)
JPU Irene mengonfirmasi lagi, kalau proyeknya tidak dilaksanakan maka bagaimana bisa databasenya berjalan. Bagi Novanto, sebaiknya memang proyek e-KTP dijalankan dan dilaksanakan. "Sepanjang proyek nasional maka harus dilancarkan," imbuh Novanto.
Dia kemudian beralih ke pertanyaan lain. Dia mendalami siapa yang menjadi ketua badan anggaran (banggar) saat itu dan apakah berasal dari Fraksi Golkar. Novanto membenarkan ketua Banggar saat proyek e-KTP dibahas adalah Melchias Marcus Mekeng. Mekeng berasal dari Fraksi Golkar.
"Bagaimana mekanisme penunjukan banggar?," cecar JPU Irene. Novanto memastikan itu keputusan partai. "Itu semua keputusannya di partai," ucapnya.
(maf)
