DPD Dipimpin Ketua Umum Parpol, Prima: Ini Kemunduran Demokrasi
Rabu, 05 April 2017 - 11:29 WIB
DPD Dipimpin Ketua Umum Parpol, Prima: Ini Kemunduran Demokrasi
A
A
A
JAKARTA - Ditetapkannya Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pengganti M Saleh dinilai sejarah kelam bagi lembaga negara tersebut. Pasalnya, selama ini DPD dipimpin oleh non partai politik (Parpol).
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan bahwa DPD merupakan wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi daerah. Maka itu, kata dia, DPD sudah seharusnya dijauhkan dari cengkraman Parpol.
"Inilah sejarah kelam DPD yang sejak berdirinya baru kali ini dipimpin oleh Ketua umum Parpol," kata Sya'roni dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (5/4/2017). Selain itu, kata dia, ditetapkannya OSO sebagai Ketua DPD merupakan sebuah kemunduran demokrasi.
"Diduga ada modus dari rezim untuk mengunci kekuasaanya, sehingga tidak ada lagi celah untuk impeachment," ujarnya. Sebab, tiga lembaga parlemen Senayan kini dipimpin oleh ketua umum Parpol pendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK).
Yakni, Ketua MPR dijabat oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Lalu, Ketua DPR dijabat oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Dan kini Ketua DPD dijabat oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. "Save demokrasi. Save DPD. Bebaskan DPD dari cengkeraman Parpol," pungkasnya.
Selain itu, OSO pun kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR. OSO terpilih secara aklamasi dalam rapat paripurna DPD kemarin.
Sebab, dua calon ketua DPD, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menyerahkan jabatan kursi ketua senator itu kepada OSO. Alhasil, Nono dan Darmayanti ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPD.
Pengucapan sumpah jabatan OSO, Nono dan Darmayanti sebagai pimpinan DPD kemarin tidak dihadiri seluruh senator. Hanya 53 anggota DPD yang menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan mereka.
Adapun prosesi pengucapan sumpah jabatan itu dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang non Yudisial Suwardi. Dikarenakan Ketua MA Hatta Ali sedang menjalani ibadah umroh di tanah suci.
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan bahwa DPD merupakan wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi daerah. Maka itu, kata dia, DPD sudah seharusnya dijauhkan dari cengkraman Parpol.
"Inilah sejarah kelam DPD yang sejak berdirinya baru kali ini dipimpin oleh Ketua umum Parpol," kata Sya'roni dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (5/4/2017). Selain itu, kata dia, ditetapkannya OSO sebagai Ketua DPD merupakan sebuah kemunduran demokrasi.
"Diduga ada modus dari rezim untuk mengunci kekuasaanya, sehingga tidak ada lagi celah untuk impeachment," ujarnya. Sebab, tiga lembaga parlemen Senayan kini dipimpin oleh ketua umum Parpol pendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK).
Yakni, Ketua MPR dijabat oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Lalu, Ketua DPR dijabat oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Dan kini Ketua DPD dijabat oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. "Save demokrasi. Save DPD. Bebaskan DPD dari cengkeraman Parpol," pungkasnya.
Selain itu, OSO pun kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR. OSO terpilih secara aklamasi dalam rapat paripurna DPD kemarin.
Sebab, dua calon ketua DPD, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menyerahkan jabatan kursi ketua senator itu kepada OSO. Alhasil, Nono dan Darmayanti ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPD.
Pengucapan sumpah jabatan OSO, Nono dan Darmayanti sebagai pimpinan DPD kemarin tidak dihadiri seluruh senator. Hanya 53 anggota DPD yang menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan mereka.
Adapun prosesi pengucapan sumpah jabatan itu dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang non Yudisial Suwardi. Dikarenakan Ketua MA Hatta Ali sedang menjalani ibadah umroh di tanah suci.
(ysw)
