HT: Indonesia Harus Menjadi Negara Maju

Rabu, 05 April 2017 - 01:13 WIB
HT: Indonesia Harus...
HT: Indonesia Harus Menjadi Negara Maju
A A A
SIBOLGA - Indonesia harus menjadi negara maju, agar negara bisa hadir menjamin kemakmuran rakyatnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat melantik 17 DPRt dan 143 DPC Partai Perindo di Sibolga, Sumatera Utara, Selasa (4/4/2017).

"Negara maju bisa membantu pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, menyantuni pengangguran, karena ekonominya kuat," kata HT.

Di negara-negara maju, lanjut HT, negara bisa memberikan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi masyarakatnya yang tidak mampu. Hasilnya, 90%-100% masyarakat di negara maju lulusan perguruan tinggi. Sementara, di Indonesia penduduk yang lulus perguruan tinggi baru mencapai sekitar 11% karena harus membiayai sendiri.

Jika negara maju, kesehatan pun bisa dijamin, sehingga masyarakat tidak mampu tak perlu kuatir tak dilayani di rumah sakit dan bisa mendapatkan pelayanan yang layak seperti pasien lainnya. Begitu juga kebutuhan tempat tinggal yang layak bahkan pengangguran pun disantuni agar bisa hidup layak sampai mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu, masyarakat yang belum mapan juga bisa hidup dengan layak.

HT mengatakan kemajuan Indonesia bisa dicapai bila masyarakat bawah dibangun kesejahteraannya dan pembangunan merata di seluruh daerah.

Dalam arahan politiknya, HT menjelaskan ekonomi Indonesia saat ini ditopang oleh sekelompok kecil masyarakat di kota besar. Ibarat sebuah gedung, gedung tersebut hanya memiliki beberapa pilar sehingga tak akan kuat menopang gedung 50 lantai. Untuk itu, pilar-pilar harus dibangun sehingga ekonomi Indonesia bisa kuat.

Cara membangun masyarakat daerah dengan keberpihakan, kebijakan yang memberikan kesempatan masyarakat untuk maju, sehingga, masyarakat yang di bawah bisa naik kelas menjadi menengah, yang menengah naik kelas, sehingga Indonesia memiliki penggerak perekonomian lebih banyak. Menurut HT, daerah-daerah maju menjadi pilar ekonomi Indonesia.

Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Petani misalnya membutuhkan modal untuk mereka tanam hingga panen, peralatan modern untuk meningkatkan produktivitas, dan lahan. Selama ini, mereka hanya penggarap. Selain itu, butuh proteksi dari produk impor saat panen.
(zik)
Berita Terkait
Elektabilitas Partai...
Elektabilitas Partai Perindo Meroket Hingga tembus3,3%
Presiden Jokowi: Parpol...
Presiden Jokowi: Parpol Harus Hati-hati Pilih Capres dan Cawapres
Partai Perindo: Mars...
Partai Perindo: Mars Partai Perindo dengan QR Code
Profile Partai Perindo
Profile Partai Perindo
Rakernas Partai Perindo...
Rakernas Partai Perindo 2022, Hari Ke-2 Pembekalan DPW Partai Perindo
TGB Gabung Partai Perindo
TGB Gabung Partai Perindo
Berita Terkini
Wamen Imipas Silmy Karim...
Wamen Imipas Silmy Karim Tersangka Kasus Pemerasan Ratusan Miliar
Silmy Karim dan 7 Orang...
Silmy Karim dan 7 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Pengurusan Dokumen Keimigrasian
Silmy Karim Ditahan...
Silmy Karim Ditahan KPK, Jabatan Wamen Imipas Segera Dicopot?
Silmy Karim dan Dadan...
Silmy Karim dan Dadan Hindayana Terjerat Korupsi, Istana Hormati Proses Hukum
Balada Silmy Karim,...
Balada Silmy Karim, dari Pindad, Krakatau Steel, Dirjen Imigrasi, Wamen Imipas, dan Pakai Rompi KPK
Ketika Bumi Berhenti...
Ketika Bumi Berhenti Bersabar
Infografis
Sejarah Panjang Persia...
Sejarah Panjang Persia Menjadi Iran yang Mengubah Timur Tengah
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved