HT: Indonesia Harus Menjadi Negara Maju

Rabu, 05 April 2017 - 01:13 WIB
HT: Indonesia Harus...
HT: Indonesia Harus Menjadi Negara Maju
A A A
SIBOLGA - Indonesia harus menjadi negara maju, agar negara bisa hadir menjamin kemakmuran rakyatnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat melantik 17 DPRt dan 143 DPC Partai Perindo di Sibolga, Sumatera Utara, Selasa (4/4/2017).

"Negara maju bisa membantu pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, menyantuni pengangguran, karena ekonominya kuat," kata HT.

Di negara-negara maju, lanjut HT, negara bisa memberikan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi masyarakatnya yang tidak mampu. Hasilnya, 90%-100% masyarakat di negara maju lulusan perguruan tinggi. Sementara, di Indonesia penduduk yang lulus perguruan tinggi baru mencapai sekitar 11% karena harus membiayai sendiri.

Jika negara maju, kesehatan pun bisa dijamin, sehingga masyarakat tidak mampu tak perlu kuatir tak dilayani di rumah sakit dan bisa mendapatkan pelayanan yang layak seperti pasien lainnya. Begitu juga kebutuhan tempat tinggal yang layak bahkan pengangguran pun disantuni agar bisa hidup layak sampai mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu, masyarakat yang belum mapan juga bisa hidup dengan layak.

HT mengatakan kemajuan Indonesia bisa dicapai bila masyarakat bawah dibangun kesejahteraannya dan pembangunan merata di seluruh daerah.

Dalam arahan politiknya, HT menjelaskan ekonomi Indonesia saat ini ditopang oleh sekelompok kecil masyarakat di kota besar. Ibarat sebuah gedung, gedung tersebut hanya memiliki beberapa pilar sehingga tak akan kuat menopang gedung 50 lantai. Untuk itu, pilar-pilar harus dibangun sehingga ekonomi Indonesia bisa kuat.

Cara membangun masyarakat daerah dengan keberpihakan, kebijakan yang memberikan kesempatan masyarakat untuk maju, sehingga, masyarakat yang di bawah bisa naik kelas menjadi menengah, yang menengah naik kelas, sehingga Indonesia memiliki penggerak perekonomian lebih banyak. Menurut HT, daerah-daerah maju menjadi pilar ekonomi Indonesia.

Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Petani misalnya membutuhkan modal untuk mereka tanam hingga panen, peralatan modern untuk meningkatkan produktivitas, dan lahan. Selama ini, mereka hanya penggarap. Selain itu, butuh proteksi dari produk impor saat panen.
(zik)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6755 seconds (0.1#10.140)