Dikuasai Politikus Parpol, Keberadaan DPD Patut Dikaji Ulang
Selasa, 04 April 2017 - 16:50 WIB
Dikuasai Politikus Parpol, Keberadaan DPD Patut Dikaji Ulang
A
A
A
JAKARTA - Komandan Nasional Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), Mashuri Mashuda menilai, layak bila Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan.
Ada sejumlah pertimbangan yang dinilai Mashuri layak menjadi pertimbangan. Salah satunya upaya okupasi (penguasaan) DPD oleh oknum partai politik (parpol).
Okupasi DPD dimulai saat puluhan anggota DPD ramai-ramai masuk ke Partai Hanura, setelah salah seorang anggota DPD, Osman Sapta Oedang (OSO) secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.
"Maka kita patut untuk mengkaji ulang, perlukah DPD dibubarkan," kata Mashuri dalam konferensi pers Masyarakat Sipil Penegak Citra Parlemen di Gedug Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017).
Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mashuri mengatakan, unsur parpol di DPD memang bukan hal yang dilarang. Namun bukan berarti putusan MK itu bisa dijadikan dasar agar anggota DPD bisa ramai-ramai masuk ke parpol.
DPD kata Mashuri, adalah lembaga yang sejatinya bertanggung jawab menyerap aspirasi daerah untuk kemudian disusun menjadi kebijakan nasional. Sementara fakta saat ini menunjukkan, ketua DPD serta sebagian besar anggotanya adalah anggota partai.
"Jika memang institusi yang kita harapkan bisa merespresentasi aspirasi daerah dan (kini) dikuasai oknum politik, kami berharap agar dibubarkan," ucap Mashuri.
Ada sejumlah pertimbangan yang dinilai Mashuri layak menjadi pertimbangan. Salah satunya upaya okupasi (penguasaan) DPD oleh oknum partai politik (parpol).
Okupasi DPD dimulai saat puluhan anggota DPD ramai-ramai masuk ke Partai Hanura, setelah salah seorang anggota DPD, Osman Sapta Oedang (OSO) secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.
"Maka kita patut untuk mengkaji ulang, perlukah DPD dibubarkan," kata Mashuri dalam konferensi pers Masyarakat Sipil Penegak Citra Parlemen di Gedug Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017).
Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mashuri mengatakan, unsur parpol di DPD memang bukan hal yang dilarang. Namun bukan berarti putusan MK itu bisa dijadikan dasar agar anggota DPD bisa ramai-ramai masuk ke parpol.
DPD kata Mashuri, adalah lembaga yang sejatinya bertanggung jawab menyerap aspirasi daerah untuk kemudian disusun menjadi kebijakan nasional. Sementara fakta saat ini menunjukkan, ketua DPD serta sebagian besar anggotanya adalah anggota partai.
"Jika memang institusi yang kita harapkan bisa merespresentasi aspirasi daerah dan (kini) dikuasai oknum politik, kami berharap agar dibubarkan," ucap Mashuri.
(maf)
