Wacana Pembentukan DOB Kabupatan Bumi Dayak Direspons Positif
Jum'at, 17 Maret 2017 - 06:56 WIB
Wacana Pembentukan DOB Kabupatan Bumi Dayak Direspons Positif
A
A
A
JAKARTA - Deputi Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) Mayor Jenderal TNI Aris Martono Haryadi menilai wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara patut direalisasikan.
Menurut dia, Kabudaya yang berbatasan dengan Malaysia merupakan simbol harga diri bangsa. Oleh karena itu, kata dia, perlu ada kesejahteraan dari berbagai aspek di wilayah tersebut.
"Di samping sebagai bentuk aktualisasi dari Nawa Cita, kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan juga akan membendung ketergantungan pola hidup terhadap negara tetangga," ujar Aris, Kamis 16 Maret 2017.
Aris mengaku akan melaporkan rencana pembentukan DOB Kabudaya perbatasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Kabudaya layak dimekarkan dan tepat untuk direkomendasikan kepada kementerian terkait
Aris menjelaskan, saat ini pembentukan DOB Kabudaya perbatasan belum ada peraturan pemerintah (PP). Menurut dia, rencana ini masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).
"Namun, tidak menutup kemungkinan ada kondisi-kondisi tertentu yang sangat ekstra dan akan membuat DOB Kabudaya Perbatasan layak untuk dimekarkan sebagai pengikat entitas wilayah perbatasan darat Kabudaya dengan Sabah, serta demi katahanan Nasional serta sebagai muruwah bangsa dan keutuhan NKRI," tuturnya.
Aris mengatakan, pembentukan Kabudaya perbatasan dianggap luar biasa karena sudah mampu membiayai diri sendiri sehingga tidak akan terlalu membebani fiskal negara.
Menurut dia, rencana ini juga telah mendapat dukungan anggota Komisi II DPR, termasuk kepala daerah setempat.
Sementara pada sisi lain Aris menilai ada banyak daerah otonomi baru yang disetujui dan dibentuk justru di dalam perjalanannya kerap mengharapkan APBN.
"Tapi jika kita lihat di DOB Kabudaya Perbatasan seperti apa yang kami lihat langsung di lapangan dan kajian kami tadi, daerah ini jika terbentuk menjadi DOB (daerah otonomi baru), sangat tidak akan membebani fiskal negara," ungkapnya.
Sekadar informasi, pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan mencakup enam kecamatan, yakni Sebuku,Tolin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis dan Lumbis Ogong.
Pembentukan ini memang sempat menjadi isu nasional karena diwilayah tersebut
terdapat OBP (outstanding boundary problem) atau wilayah yang masih dalam pembahasan batas antara RI-Malaysia yang terluas di Indonesia pada bagian darat berada di Kecamatan Lumbis Ogong.
Menurut dia, Kabudaya yang berbatasan dengan Malaysia merupakan simbol harga diri bangsa. Oleh karena itu, kata dia, perlu ada kesejahteraan dari berbagai aspek di wilayah tersebut.
"Di samping sebagai bentuk aktualisasi dari Nawa Cita, kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan juga akan membendung ketergantungan pola hidup terhadap negara tetangga," ujar Aris, Kamis 16 Maret 2017.
Aris mengaku akan melaporkan rencana pembentukan DOB Kabudaya perbatasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Kabudaya layak dimekarkan dan tepat untuk direkomendasikan kepada kementerian terkait
Aris menjelaskan, saat ini pembentukan DOB Kabudaya perbatasan belum ada peraturan pemerintah (PP). Menurut dia, rencana ini masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).
"Namun, tidak menutup kemungkinan ada kondisi-kondisi tertentu yang sangat ekstra dan akan membuat DOB Kabudaya Perbatasan layak untuk dimekarkan sebagai pengikat entitas wilayah perbatasan darat Kabudaya dengan Sabah, serta demi katahanan Nasional serta sebagai muruwah bangsa dan keutuhan NKRI," tuturnya.
Aris mengatakan, pembentukan Kabudaya perbatasan dianggap luar biasa karena sudah mampu membiayai diri sendiri sehingga tidak akan terlalu membebani fiskal negara.
Menurut dia, rencana ini juga telah mendapat dukungan anggota Komisi II DPR, termasuk kepala daerah setempat.
Sementara pada sisi lain Aris menilai ada banyak daerah otonomi baru yang disetujui dan dibentuk justru di dalam perjalanannya kerap mengharapkan APBN.
"Tapi jika kita lihat di DOB Kabudaya Perbatasan seperti apa yang kami lihat langsung di lapangan dan kajian kami tadi, daerah ini jika terbentuk menjadi DOB (daerah otonomi baru), sangat tidak akan membebani fiskal negara," ungkapnya.
Sekadar informasi, pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan mencakup enam kecamatan, yakni Sebuku,Tolin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis dan Lumbis Ogong.
Pembentukan ini memang sempat menjadi isu nasional karena diwilayah tersebut
terdapat OBP (outstanding boundary problem) atau wilayah yang masih dalam pembahasan batas antara RI-Malaysia yang terluas di Indonesia pada bagian darat berada di Kecamatan Lumbis Ogong.
(dam)
