Pengusaha Ini Ungkap Lobi ke DPR Terkait Proyek E-KTP
Jum'at, 17 Maret 2017 - 06:21 WIB
Pengusaha Ini Ungkap Lobi ke DPR Terkait Proyek E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PT Karsa Wira Utama, Winata Cahyadi mengungkap adanya lobi ke DPR untuk memuluskan anggaran proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Kabar tersebut diperoleh Cahyadi dari Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepada Cahyadi, Andi bilang untuk mengerjakan proyek pengadaan e-KTP, DPR harus dilobi. Harus ada uang tambahan untuk melobi anggota dewan. "Jadi saya disuruh siapkan extra money (uang tambahan)," ucap Cahyadi dalam persidangan perkara korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis 16 Maret 2017.
Selain menyiapkan extra money untuk anggota DPR, Cahyadi juga mencatat besaran anggaran yang dialokasikan untuk Kemendagri, menteri dan sekretaris jenderal (sekjen).
Dalam catatan Cahyadi tertulis alokasi untuk Kemendagri, pimpinan proyek, menteri hingga sekjen sebesar 8%.
"Saya mencatat di pengeluaran pembukuan. Kalau keluarnya Rp10 miliar, disebut Rp30 miliar ya," kata Cahyadi.
Sekadar informasi, PT Karsa Wira Utama adalah perusahaan percetakan yang sempat terlibat dalam pelaksanaan pilot project e-KTP pada tahun 2009.
Kabar tersebut diperoleh Cahyadi dari Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepada Cahyadi, Andi bilang untuk mengerjakan proyek pengadaan e-KTP, DPR harus dilobi. Harus ada uang tambahan untuk melobi anggota dewan. "Jadi saya disuruh siapkan extra money (uang tambahan)," ucap Cahyadi dalam persidangan perkara korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis 16 Maret 2017.
Selain menyiapkan extra money untuk anggota DPR, Cahyadi juga mencatat besaran anggaran yang dialokasikan untuk Kemendagri, menteri dan sekretaris jenderal (sekjen).
Dalam catatan Cahyadi tertulis alokasi untuk Kemendagri, pimpinan proyek, menteri hingga sekjen sebesar 8%.
"Saya mencatat di pengeluaran pembukuan. Kalau keluarnya Rp10 miliar, disebut Rp30 miliar ya," kata Cahyadi.
Sekadar informasi, PT Karsa Wira Utama adalah perusahaan percetakan yang sempat terlibat dalam pelaksanaan pilot project e-KTP pada tahun 2009.
(dam)
