Bahas Status Ahok, Mendagri Penuhi Undangan Ombudsman
Kamis, 16 Februari 2017 - 12:38 WIB
Bahas Status Ahok, Mendagri Penuhi Undangan Ombudsman
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memenuhi undangan Ombudsman Republik Indonesia (RI) terkait dengan keputusannya terhadap status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Seperti diketahui, Tjahjo memutuskan untuk menunggu putusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait status Ahok. "Lihat saja nanti," Tjahjo saat tiba di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, apa yang menjadi kebijakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan dakwaan Jaksa.
Menurutnya, apa yang dilakukannya saat ini belum sampai pada tahapan keputusan. "Ini belum diputuskan lho apakah diberhentikan sementara atau tidak. Saya hanya menunggu tuntutan yang final berapa. Menunggu fatwa MA juga," ujarnya.
Dia menjelaskan, kebijakannya ini juga berlaku bagi semua kepala daerah. Karena tidak hanya Ahok yang belum diberhentikan ketika terlibat kasus hukum.
"Saya juga pernah memutuskan gubernur yang terdakwa tapi dituntut empat tahun, tidak berhentikan. Saya harus adil. Itu di Gorontalo. Sekarang menang pilkada," ungkapnya
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda), Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, pertemuan ini akan berdiskusi terkait pelayanan publik.
Dalam hal ini menurut Sumarsono, secara umum terkait kasus hukum yang mendera kepala daerah. "Ada secara umum untuk beberapa kepala daerah yang menyandang status hukum terdakwa dan tersangka," tuturnya.
Terkait dengan fatwa MA, pria yang akrab disapa Soni ini masih menunggu jawaban MA. Sampai saat ini pihaknya memang belum menerima permohonan pandangan hukum dari MA.
Sedangkan pertemuan bersama Kemendagri bersama Ombudsman ini berlangsung secara tertutup. "Baru bersurat, mereka pasti membahas secara internal, mudah-mudahan makin cepat makin baiklah," ujarnya.
Seperti diketahui, Tjahjo memutuskan untuk menunggu putusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait status Ahok. "Lihat saja nanti," Tjahjo saat tiba di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, apa yang menjadi kebijakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan dakwaan Jaksa.
Menurutnya, apa yang dilakukannya saat ini belum sampai pada tahapan keputusan. "Ini belum diputuskan lho apakah diberhentikan sementara atau tidak. Saya hanya menunggu tuntutan yang final berapa. Menunggu fatwa MA juga," ujarnya.
Dia menjelaskan, kebijakannya ini juga berlaku bagi semua kepala daerah. Karena tidak hanya Ahok yang belum diberhentikan ketika terlibat kasus hukum.
"Saya juga pernah memutuskan gubernur yang terdakwa tapi dituntut empat tahun, tidak berhentikan. Saya harus adil. Itu di Gorontalo. Sekarang menang pilkada," ungkapnya
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda), Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, pertemuan ini akan berdiskusi terkait pelayanan publik.
Dalam hal ini menurut Sumarsono, secara umum terkait kasus hukum yang mendera kepala daerah. "Ada secara umum untuk beberapa kepala daerah yang menyandang status hukum terdakwa dan tersangka," tuturnya.
Terkait dengan fatwa MA, pria yang akrab disapa Soni ini masih menunggu jawaban MA. Sampai saat ini pihaknya memang belum menerima permohonan pandangan hukum dari MA.
Sedangkan pertemuan bersama Kemendagri bersama Ombudsman ini berlangsung secara tertutup. "Baru bersurat, mereka pasti membahas secara internal, mudah-mudahan makin cepat makin baiklah," ujarnya.
(maf)
