Ketua Umum PAN Tak Sependapat dengan Angket Ahok Gate
Selasa, 14 Februari 2017 - 16:41 WIB
Ketua Umum PAN Tak Sependapat dengan Angket Ahok Gate
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tidak sepakat dengan usulan hak angket untuk menyelidiki keputusan pemerintah mengaktifkan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pasalnya, menurut Zulkifli, usulan hak angket 'Ahok Gate' itu belum tepat digulirkan saat ini. "Saya tidak sependapat angket sekarang," ujar Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Menurut dia, sebaiknya alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengaktifkan kembali Ahok ditanyakan terlebih dahulu oleh komisi II DPR melalui rapat kerja.
"Kan DPR ini mitra pemerintah, pemerintah itu presiden, presiden diwakili menterinya. Undang menterinya, tanya," tutur Ketua MPR ini.
Jika jawaban Mendagri Tjahjo Kumolo tidak memuaskan, menurut dia, baru hak interpelasi diajukan DPR. Kemudian lanjut dia, hak angket baru bisa diajukan jika jawaban pemerintah atas hak interpelasi itu juga tidak memuaskan.
"Kalau tiba-tiba itu namanya emosional saja. Patah di jalan kan percuma juga," papar mantan menteri kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Namun, dia tidak mempersoalkan tindakan sejumlah anggota DPR dari Fraksi PAN yang sudah menandatangani usulan hak angket itu. "Angket itu adalah hak anggota, kalau spontanitas merasa ini, mendaftar, itu hak mereka," pungkasnya.
Pasalnya, menurut Zulkifli, usulan hak angket 'Ahok Gate' itu belum tepat digulirkan saat ini. "Saya tidak sependapat angket sekarang," ujar Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Menurut dia, sebaiknya alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengaktifkan kembali Ahok ditanyakan terlebih dahulu oleh komisi II DPR melalui rapat kerja.
"Kan DPR ini mitra pemerintah, pemerintah itu presiden, presiden diwakili menterinya. Undang menterinya, tanya," tutur Ketua MPR ini.
Jika jawaban Mendagri Tjahjo Kumolo tidak memuaskan, menurut dia, baru hak interpelasi diajukan DPR. Kemudian lanjut dia, hak angket baru bisa diajukan jika jawaban pemerintah atas hak interpelasi itu juga tidak memuaskan.
"Kalau tiba-tiba itu namanya emosional saja. Patah di jalan kan percuma juga," papar mantan menteri kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Namun, dia tidak mempersoalkan tindakan sejumlah anggota DPR dari Fraksi PAN yang sudah menandatangani usulan hak angket itu. "Angket itu adalah hak anggota, kalau spontanitas merasa ini, mendaftar, itu hak mereka," pungkasnya.
(maf)
