Fraksi Hanura Desak Presdir Freeport Minta Maaf Langsung
Senin, 13 Februari 2017 - 05:07 WIB
Fraksi Hanura Desak Presdir Freeport Minta Maaf Langsung
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Hanura di DPR mendesak Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim untuk meminta maaf secara langsung kepada kadernya Mukhtar Tompo yang menjadi korban aksi perlakuan kasarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Krisna Murti mengatakan, apa yang telah dilakukan Chappy merupakan bentuk pelanggaran dan penghinaan terhadap Fraksi Hanura terutama kepada lembaga atau institusi DPR sebagai lembaga legislasi negara.
"Kita minta untuk minta maaf langsung. DPR lembaga terhormat, seharusnya Pak Chappy menghormati. Sehingga jangan melihat Hanura kadernya kecil di parlemen, namun bilamana dilecehkan kita juga tidak akan tinggal diam. Kita punya hak kok untuk bertanya dan lakukan pengawasan," ujarnya ketika dihubungi, Minggu 12 Februari 2017.
Dia mengungkapkan, partainya telah mempersiapkan langkah hukum dan melaporkan yang bersangkutan kepada pihak kepolisian. Fraksi Hanura juga sudah berkirim surat agar pimpinan DPR bisa menanggapi bentuk pelanggaran dari mitra kerjanya.
"Ya, Sedang dipersiapkan untuk langkah hukumnya. Tinggal nunggu arahan ketum. Dari Fraksi Hanura juga kan sudah mengirim surat juga kepada DPR. Pak OSO (Oesman Sapta Odang) marah sekali anak buahnya dilecehkan disepelekan. Sangat kecewa sekali," tegasnya.
Begitupun dengan Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gede Pasek Suardika tidak menampik, bila insiden tersebut telah membuat gejolak kader di daerah sangat tinggi. Pasek mengaku tidak kaget, bila kemudian kader Hanura di daerah kemudian bereaksi sampai mengancam ke jalur hukum.
“Itu kejadian di tempat yang terhormat, yakni DPR. Kalau itu terjadi di warung kopi atau cafe, bisa disebut itu masalah pribadi. Tapi kejadiannya di lembaga DPR saat Mukhtar menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat,” ucapnya kemarin saat dihubungi.
Pasek berharap, PT Freeport sebagai perusahaan tempat Chappy bekerja segera turun tangan mangatasi masalah ini. Tidak menutup kemungkinan, selain Hanura, partai-partai lain di parlemen juga akan bereaksi atas kejadian tersebut.
“Dan kami meminta pada Presiden Jokowi untuk tidak memberikan keistimewaan terhadap PT Freeport. Ini demi hubungan baik Indonesia dengan perusahaan tersebut,” ucapnya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Krisna Murti mengatakan, apa yang telah dilakukan Chappy merupakan bentuk pelanggaran dan penghinaan terhadap Fraksi Hanura terutama kepada lembaga atau institusi DPR sebagai lembaga legislasi negara.
"Kita minta untuk minta maaf langsung. DPR lembaga terhormat, seharusnya Pak Chappy menghormati. Sehingga jangan melihat Hanura kadernya kecil di parlemen, namun bilamana dilecehkan kita juga tidak akan tinggal diam. Kita punya hak kok untuk bertanya dan lakukan pengawasan," ujarnya ketika dihubungi, Minggu 12 Februari 2017.
Dia mengungkapkan, partainya telah mempersiapkan langkah hukum dan melaporkan yang bersangkutan kepada pihak kepolisian. Fraksi Hanura juga sudah berkirim surat agar pimpinan DPR bisa menanggapi bentuk pelanggaran dari mitra kerjanya.
"Ya, Sedang dipersiapkan untuk langkah hukumnya. Tinggal nunggu arahan ketum. Dari Fraksi Hanura juga kan sudah mengirim surat juga kepada DPR. Pak OSO (Oesman Sapta Odang) marah sekali anak buahnya dilecehkan disepelekan. Sangat kecewa sekali," tegasnya.
Begitupun dengan Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gede Pasek Suardika tidak menampik, bila insiden tersebut telah membuat gejolak kader di daerah sangat tinggi. Pasek mengaku tidak kaget, bila kemudian kader Hanura di daerah kemudian bereaksi sampai mengancam ke jalur hukum.
“Itu kejadian di tempat yang terhormat, yakni DPR. Kalau itu terjadi di warung kopi atau cafe, bisa disebut itu masalah pribadi. Tapi kejadiannya di lembaga DPR saat Mukhtar menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat,” ucapnya kemarin saat dihubungi.
Pasek berharap, PT Freeport sebagai perusahaan tempat Chappy bekerja segera turun tangan mangatasi masalah ini. Tidak menutup kemungkinan, selain Hanura, partai-partai lain di parlemen juga akan bereaksi atas kejadian tersebut.
“Dan kami meminta pada Presiden Jokowi untuk tidak memberikan keistimewaan terhadap PT Freeport. Ini demi hubungan baik Indonesia dengan perusahaan tersebut,” ucapnya.
(kri)
