Jokowi Minta Media Tak Pungut Informasi Bohong di Medsos
Kamis, 09 Februari 2017 - 14:32 WIB
Jokowi Minta Media Tak Pungut Informasi Bohong di Medsos
A
A
A
AMBON - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kehadiran media sosial (medsos) menjadi tantangan tersendiri bagi kelangsungan media di Indonesia. Ia berharap, media ikut meluruskan pemberitaan yang dianggap bohong dan menebar kebencian yang tersebar di medsos.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri peringatan puncak Hari Pers Nasional tahun 2017 di Kota Ambon, Maluku, Kamis (9/2/2017).
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran berita-berita bohong dan fitnah yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa, utamanya yang beredar melalui medsos. Dalam situasi ini, media arus utama seharusnya dapat mengambil peran.
"Media arus utama harus mampu meluruskan hal yang bengkok, menjernihkan kekeruhan yang terjadi di media sosial, dan tidak lantas ikut larut dan malah memungut isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial sebagai bahan berita," ujar Jokowi dalam pers rilisnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Jokowi juga menekankan bahwa media arus utama harus tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik. Faktualitas, objektivitas, dan disiplin dalam melakukan verifikasi tidak boleh luntur dalam pelaksanaannya.
Maka itu, Jokowi turut mengapresiasi Dewan Pers dalam usahanya menghasilkan produk jurnalistik yang profesional dan menjadi penegak pilar demokrasi. Usaha yang dimaksud bukan lain ialah verifikasi terhadap perusahaan pers sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, dengan adanya verifikasi tersebut masyarakat juga bisa tahu media mana yang bisa dijadikan rujukan, yang bisa dipercaya dalam pemberitaan," pungkasnya.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri peringatan puncak Hari Pers Nasional tahun 2017 di Kota Ambon, Maluku, Kamis (9/2/2017).
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran berita-berita bohong dan fitnah yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa, utamanya yang beredar melalui medsos. Dalam situasi ini, media arus utama seharusnya dapat mengambil peran.
"Media arus utama harus mampu meluruskan hal yang bengkok, menjernihkan kekeruhan yang terjadi di media sosial, dan tidak lantas ikut larut dan malah memungut isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial sebagai bahan berita," ujar Jokowi dalam pers rilisnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Jokowi juga menekankan bahwa media arus utama harus tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik. Faktualitas, objektivitas, dan disiplin dalam melakukan verifikasi tidak boleh luntur dalam pelaksanaannya.
Maka itu, Jokowi turut mengapresiasi Dewan Pers dalam usahanya menghasilkan produk jurnalistik yang profesional dan menjadi penegak pilar demokrasi. Usaha yang dimaksud bukan lain ialah verifikasi terhadap perusahaan pers sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, dengan adanya verifikasi tersebut masyarakat juga bisa tahu media mana yang bisa dijadikan rujukan, yang bisa dipercaya dalam pemberitaan," pungkasnya.
(kri)
