Minimnya Instansi Gunakan Card Reader, Buka Celah Gandakan E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Pemanfaatan alat baca e-KTP atau card reader sebagai alat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pemalsuan kartu identitas belum digunakan secara maksimal. Saat ini, diduga banyak beredar kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) palsu jelang pilkada serentak pada 15 Februari mendatang.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengatakan, pemanfaatan card reader memang belum maksimal. Dia menilai fungsi elektronik dari e-KTP belum termanfaatkan.“Masih ada yang fotocopy e-KTP. Padahal jika sudah ada card reader tidak ada lagi foto copy dan pemalsuan bisa diantisipasi,” tuturnya. (Baca juga: Masih Ada Pemalsuan, Fungsi E-KTP Belum Maksimal )
Selain itu dengan adanya card reader juga bisa menguji fungsi chip yang ada di e-KTP. Jangan sampai meskipun memiki chip fungsinya seperti KTP non elektronik. Memang saat ini baru beberapa instansi layanan publik yang menggunakan alat baca ini.“Makanya saya kira Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus terus mendorong ini. Beberapa Bank sih sudah mulai pakai ini ya,” kata Politikus Partai Gerindra tersebut.
Ditanyakan masih adanya instansi layanan publik yang belum menggunakan card reader, Riza menilai hal itu karena keterbatasan dana. Menurutnya tidak semua instansi memiliki dana untuk penyediaan card reader.“Lebih karena soal dana. Maka wajibkan instansi yang sudah memiliki dana untuk pengadaan. Selain itu perlu ditingkatkan sosialisasi,” ujarnya. (Baca juga: Bawaslu Minta Isu KTP Ganda Diusut Tuntas )
Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengatakan, pemanfaatan card reader memang belum maksimal. Dia menilai fungsi elektronik dari e-KTP belum termanfaatkan.“Masih ada yang fotocopy e-KTP. Padahal jika sudah ada card reader tidak ada lagi foto copy dan pemalsuan bisa diantisipasi,” tuturnya. (Baca juga: Masih Ada Pemalsuan, Fungsi E-KTP Belum Maksimal )
Selain itu dengan adanya card reader juga bisa menguji fungsi chip yang ada di e-KTP. Jangan sampai meskipun memiki chip fungsinya seperti KTP non elektronik. Memang saat ini baru beberapa instansi layanan publik yang menggunakan alat baca ini.“Makanya saya kira Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus terus mendorong ini. Beberapa Bank sih sudah mulai pakai ini ya,” kata Politikus Partai Gerindra tersebut.
Ditanyakan masih adanya instansi layanan publik yang belum menggunakan card reader, Riza menilai hal itu karena keterbatasan dana. Menurutnya tidak semua instansi memiliki dana untuk penyediaan card reader.“Lebih karena soal dana. Maka wajibkan instansi yang sudah memiliki dana untuk pengadaan. Selain itu perlu ditingkatkan sosialisasi,” ujarnya. (Baca juga: Bawaslu Minta Isu KTP Ganda Diusut Tuntas )
(pur)