Masih Ada Pemalsuan, Fungsi E-KTP Belum Maksimal
Selasa, 07 Februari 2017 - 04:42 WIB
Masih Ada Pemalsuan, Fungsi E-KTP Belum Maksimal
A
A
A
JAKARTA - Beredarnya kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) palsu menunjukan fungsi kartu identitas bernomor tunggal belum maksimal. Padahal adanya alat baca e-KTP atau card reader dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pemalsuan kartu identitas.
Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Gitadi Tegas Supramudyo mengatakan seharusnya pemaanfaatan alat baca tersebut sudah satu paket yakni saat dimulai implementasi pemanfaatan e-KTP.“Harusnya satu paket dalam rangkaian. Ada kewajiban bagi instansi layanan publik untuk menggunakan card reader,” katanya.
Dia mengatakan hadirnya seharusnya bukan saja sebagai pengganti KTP lama. Melainkah harus ada pembeda dari KTP sebelumnya. Dalam hal ini sulit diplasukan dan ada antisipasi keamanan.“Kalau begini kan seperti dalam proses perencanaan kebijakan tidak komprehensif. Kemungkinan ini sudah diantisiapsi saat itu tapi ternyata tidak,” paparnya.
Dia mengatakan kurangnya antisipasi e-KTP palsu di lapangan berdampak pada rawannya penyalahgunaan. Dimana oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab akan memanfaatkan kondisi ini.“Ini bisa menjadi jalan pintas mendapatkan uang dan dukungan. Tentu masyarakat yang akan dirugikan,” ujarnya.
Gitadi mengatakan pemerintah harus segera menuntaskan persoalan ini. Jika tidak maka bisa muncul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Salah satunya dengaan sosialisasi secara masif penggunaan alat baca e-KTP.“Tentu dalam kebijakan publik ada proses perbaikan. Card reader digalakkan, sistem pengamanan diperketat dan tentu melibatkan jajaran kepolisian,” ungkapnya.
Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Gitadi Tegas Supramudyo mengatakan seharusnya pemaanfaatan alat baca tersebut sudah satu paket yakni saat dimulai implementasi pemanfaatan e-KTP.“Harusnya satu paket dalam rangkaian. Ada kewajiban bagi instansi layanan publik untuk menggunakan card reader,” katanya.
Dia mengatakan hadirnya seharusnya bukan saja sebagai pengganti KTP lama. Melainkah harus ada pembeda dari KTP sebelumnya. Dalam hal ini sulit diplasukan dan ada antisipasi keamanan.“Kalau begini kan seperti dalam proses perencanaan kebijakan tidak komprehensif. Kemungkinan ini sudah diantisiapsi saat itu tapi ternyata tidak,” paparnya.
Dia mengatakan kurangnya antisipasi e-KTP palsu di lapangan berdampak pada rawannya penyalahgunaan. Dimana oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab akan memanfaatkan kondisi ini.“Ini bisa menjadi jalan pintas mendapatkan uang dan dukungan. Tentu masyarakat yang akan dirugikan,” ujarnya.
Gitadi mengatakan pemerintah harus segera menuntaskan persoalan ini. Jika tidak maka bisa muncul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Salah satunya dengaan sosialisasi secara masif penggunaan alat baca e-KTP.“Tentu dalam kebijakan publik ada proses perbaikan. Card reader digalakkan, sistem pengamanan diperketat dan tentu melibatkan jajaran kepolisian,” ungkapnya.
(pur)
