Diduga Sadap Percakapan SBY-Ma'ruf Amin, Ahok Dilaporkan ke Polisi
Selasa, 07 Februari 2017 - 00:37 WIB
Diduga Sadap Percakapan SBY-Ma'ruf Amin, Ahok Dilaporkan ke Polisi
A
A
A
JAKARTA - Polemik dugaan penghinaan terhadap Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dan isu penyadapan percakapan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berujung di meja Polisi. Hari ini, Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali dilaporkan ke Polisi atas dua perkara tersebut.
Pelapor atas nama Ketua Umum Pengusaha Indonesia Muda, Sam Aliano. Sam didampingi pengacara Egi Sudjana. Keduanya mengantar langsung surat laporan ke Kantor Bareskrim Polri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Sam mendasarkan laporannya pada materi persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok pada 31 Januari lalu."Saya bawa barang bukti. Nanti saya tunjukkan," kata Sam.
Sam menilai, apa yang disampaikan Ahok di dalam persidangan 31 Januari lalu telah membuat gaduh publik. Menurutnya, bila benar percakapan telefon antara SBY dan Ma'ruf Amin disadap oleh pihak Ahok, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori melawan negara.
Dalam kesempatan itu, Sam juga mendorong agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki isu penyadapan SBY meski belum ada bukti. "Karena penyadapan itu membahayakan kita semua dan merugikan banyak pihak, maka kita pikir harus angket," kata Sam.
Pelapor atas nama Ketua Umum Pengusaha Indonesia Muda, Sam Aliano. Sam didampingi pengacara Egi Sudjana. Keduanya mengantar langsung surat laporan ke Kantor Bareskrim Polri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Sam mendasarkan laporannya pada materi persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok pada 31 Januari lalu."Saya bawa barang bukti. Nanti saya tunjukkan," kata Sam.
Sam menilai, apa yang disampaikan Ahok di dalam persidangan 31 Januari lalu telah membuat gaduh publik. Menurutnya, bila benar percakapan telefon antara SBY dan Ma'ruf Amin disadap oleh pihak Ahok, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori melawan negara.
Dalam kesempatan itu, Sam juga mendorong agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki isu penyadapan SBY meski belum ada bukti. "Karena penyadapan itu membahayakan kita semua dan merugikan banyak pihak, maka kita pikir harus angket," kata Sam.
(pur)
