Kelompok Pemuda Tuntut Transparansi Kasus Antasari Azhar
Kamis, 02 Februari 2017 - 13:04 WIB
Kelompok Pemuda Tuntut Transparansi Kasus Antasari Azhar
A
A
A
JAKARTA - Kelompok pemuda lintas organisasi, partai dan profesi hari berkumpul dalam Rembug Pemuda untuk Politik Arif (REDAPOLAR) di Jakarta, Rabu 1 Februari 2017. Rembug tersebut bertujuan mendukung Kapolda agar menuntaskan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang melibatkan Antasari Azhar.
REDAPOLAR digagas oleh Baroto Isman (Ketua Umum Generasi Muda Kosgoro), Kanti W Janis (Litbang PDIP), Ivanhoe Semen (Ketua DPP Garda Nasdem), Ardhi Mahardhika Wiraatmadja (Ketua Ikatan Keluarga Wiraatmadja-Paguyuban Sunda), Ricky Soerapoetra (penggiat maritim), Andi Ramadhan Nai (Sekjen Sapma Hanura), Irwan Tongari Sianturi (Ketua Perhimpunan Batak Kristen Indonesia), Ricky Mulani (Ketua Gerakan Muda Koperasi) dan Billy Bismarak (Direktur Program Yayasan Civismo). Rembug pagi itu dimoderatori oleh Dea Pranathania, penyiar radio dan pembawa berita.
Baroto Isman, koordinator rembug berharap hukum harus ditegakan, jangan disangkutpautkan dengan politik. Sementara, Kanti W Janis (Litbang PDIP) sebagai salah satu penggagas mengatakan, sebagai generasi penerus bangsa menolak warisan konflik.
"Saat giliran kami, kami tidak mau berkutat dengan kasus-kasus lama. Kenapa kami memilih kasus Pak Antasari, karena saat ini semua pihak yang terlibat masih ada, maka kami minta mereka yang menyelesaikannya. Biarkan kami di masa depan memulai tradisi berpolitik baru yang arif, beretika dan sehat," ujarnya lewat rilis yang diterima SINDOnews, Kamis (2/2/2017).
Kanti menambahkan, sekarang politik sudah tidak ada etikanya, saling tuding, saling melempar fitnah. Dia tidak mau itu menjadi tradisi.
Perwakilan dari Sapma Hanura Andi Ramadhan Nai berpandangan, baru kali ini grasi diberikan kepada warga negara Indonesia, sebelum-sebelumnya grasi diberikan kepada orang asing. Misalnya, ratu ekstasi dari Australia, Schapelle Corby. Menurutnya, ini menjadi catatan menarik.
Ivanhoe Semen, Ketua DPP Garda Pemuda Nasdem bertutur, "kami melihat proses hukum Pak Antasari yang berbau politik itu harus ditangani lebih fokus supaya tidak mengorbankan yang tidak bersalah, hukum harus menjadi panglima.”
Ardhi Mahardhika Wiraatmadja sebagai salah satu Ketua Paguyuban Sunda mengatakan, tuntutan ini sejalan dengan ajaran leluhur pada kitab Sangiyang Siksa Kandam. "Apapun hal yang patut diketahui, harus diketahui. Bila ada yang menyatakan tidak perlu tahu, itulah yang tidak akan setia kepada keahlian dirinya, leluhur pasti marah jika keahlian tidak dimanfaatkan, bila kewajiban tidak dimanfaatkan,” ujarnya.
Pada akhir acara Baroto Isman menegaskan, bahwa rembug tersebut jangan dicampurkan dengan politik. Tujuannya hanya demi tegaknya kebenaran.
"Kami ingin bekerja membangun bangsa dengan tidak dibebani persoalan warisan yang kental dengan nuansa konflik kepentingan. Kami berhak melangkah tanpa beban konflik politik yang tidak berkesudahan, supaya bisa membangun tradisi damai, santun, berbudaya, arif dan berkeadilan," tutupnya.
REDAPOLAR digagas oleh Baroto Isman (Ketua Umum Generasi Muda Kosgoro), Kanti W Janis (Litbang PDIP), Ivanhoe Semen (Ketua DPP Garda Nasdem), Ardhi Mahardhika Wiraatmadja (Ketua Ikatan Keluarga Wiraatmadja-Paguyuban Sunda), Ricky Soerapoetra (penggiat maritim), Andi Ramadhan Nai (Sekjen Sapma Hanura), Irwan Tongari Sianturi (Ketua Perhimpunan Batak Kristen Indonesia), Ricky Mulani (Ketua Gerakan Muda Koperasi) dan Billy Bismarak (Direktur Program Yayasan Civismo). Rembug pagi itu dimoderatori oleh Dea Pranathania, penyiar radio dan pembawa berita.
Baroto Isman, koordinator rembug berharap hukum harus ditegakan, jangan disangkutpautkan dengan politik. Sementara, Kanti W Janis (Litbang PDIP) sebagai salah satu penggagas mengatakan, sebagai generasi penerus bangsa menolak warisan konflik.
"Saat giliran kami, kami tidak mau berkutat dengan kasus-kasus lama. Kenapa kami memilih kasus Pak Antasari, karena saat ini semua pihak yang terlibat masih ada, maka kami minta mereka yang menyelesaikannya. Biarkan kami di masa depan memulai tradisi berpolitik baru yang arif, beretika dan sehat," ujarnya lewat rilis yang diterima SINDOnews, Kamis (2/2/2017).
Kanti menambahkan, sekarang politik sudah tidak ada etikanya, saling tuding, saling melempar fitnah. Dia tidak mau itu menjadi tradisi.
Perwakilan dari Sapma Hanura Andi Ramadhan Nai berpandangan, baru kali ini grasi diberikan kepada warga negara Indonesia, sebelum-sebelumnya grasi diberikan kepada orang asing. Misalnya, ratu ekstasi dari Australia, Schapelle Corby. Menurutnya, ini menjadi catatan menarik.
Ivanhoe Semen, Ketua DPP Garda Pemuda Nasdem bertutur, "kami melihat proses hukum Pak Antasari yang berbau politik itu harus ditangani lebih fokus supaya tidak mengorbankan yang tidak bersalah, hukum harus menjadi panglima.”
Ardhi Mahardhika Wiraatmadja sebagai salah satu Ketua Paguyuban Sunda mengatakan, tuntutan ini sejalan dengan ajaran leluhur pada kitab Sangiyang Siksa Kandam. "Apapun hal yang patut diketahui, harus diketahui. Bila ada yang menyatakan tidak perlu tahu, itulah yang tidak akan setia kepada keahlian dirinya, leluhur pasti marah jika keahlian tidak dimanfaatkan, bila kewajiban tidak dimanfaatkan,” ujarnya.
Pada akhir acara Baroto Isman menegaskan, bahwa rembug tersebut jangan dicampurkan dengan politik. Tujuannya hanya demi tegaknya kebenaran.
"Kami ingin bekerja membangun bangsa dengan tidak dibebani persoalan warisan yang kental dengan nuansa konflik kepentingan. Kami berhak melangkah tanpa beban konflik politik yang tidak berkesudahan, supaya bisa membangun tradisi damai, santun, berbudaya, arif dan berkeadilan," tutupnya.
(kri)
