KPK Diminta Konsisten Usut Kasus Pelindo II
Kamis, 02 Februari 2017 - 14:13 WIB
KPK Diminta Konsisten Usut Kasus Pelindo II
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) diharapkan tetap konsisten membongkar berbagai kasus korupsi di jajaran elite Pelindo II. Bahkan KPK diharapkan berhenti pada penangkapan mantan Direktur Utama (Dirut) Pelindo II RJ Lino yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat bongkar muat.
Presiden Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan juga berharap KPK ikut menyelidiki kemungkinan adanya dugaan korupsi yang dilakukan pejabat di Pelindo II lainnya terkait kasus pemindahan aset dua unit floating dock PT Dock Koja Bahari (DKB) Persero senilai USD5 juta. Pejabat Pelindo II itu kata dia pernah menempati posisi Direktur Utama DKB Persero. (Baca: KPK ungkap Hambatan Penuntasan Kasus Pelindo II)
"Dalam dokumen perjanjian antara DKB dan PT TWU No. 360/TWU/XI/2005, tertanggal 23 November 2005 disebitkan bahwa TWU telah wanprestasi kepada DKB dengan nilai hutang Rp7 miliar. Namun DKB tidak melakukan denda apapun," ujar Saiful dalam siaran persnya, Kamis (2/2/2017).
Pihaknya juga pernah menyerahkan data kasus dugaan korupsi tukar guling lahan DKB dengan indikasi kerugian ratusan miliar rupiahke KPK untuk ditindaklanjuti.
Presiden Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan juga berharap KPK ikut menyelidiki kemungkinan adanya dugaan korupsi yang dilakukan pejabat di Pelindo II lainnya terkait kasus pemindahan aset dua unit floating dock PT Dock Koja Bahari (DKB) Persero senilai USD5 juta. Pejabat Pelindo II itu kata dia pernah menempati posisi Direktur Utama DKB Persero. (Baca: KPK ungkap Hambatan Penuntasan Kasus Pelindo II)
"Dalam dokumen perjanjian antara DKB dan PT TWU No. 360/TWU/XI/2005, tertanggal 23 November 2005 disebitkan bahwa TWU telah wanprestasi kepada DKB dengan nilai hutang Rp7 miliar. Namun DKB tidak melakukan denda apapun," ujar Saiful dalam siaran persnya, Kamis (2/2/2017).
Pihaknya juga pernah menyerahkan data kasus dugaan korupsi tukar guling lahan DKB dengan indikasi kerugian ratusan miliar rupiahke KPK untuk ditindaklanjuti.
(kur)
